KPK Jangan arogan, alihkan perhatian publik indonesia dengan mengkriminalisasi Gubernur Papua

“SIARAN PERS”

“KPK Jangan terlalu arogan alihkan fokus Perhatian Publik Masyarakat Indonesia tentang Kasus Sambo dengan Mengkriminalisasi Bapak Gubernur Papua

Komprensi Pers Tim Kuasa Hukum Le dan Dokter Pribadi serta 

 

YOUTEFAPOST.COM,-(JAKARTA),-Berdasarkan siaran pers yang media ini Terima saat jumpa pers Senin (26/9), menyatakan Kami Tim Hukum dan Advokasi Gubernur Papua Lukas Enembe, setelah mencermati dan memperhatikan secara sungguh- sungguh perkembangan pasca penetapan tersangka Gubernur Lukas Enembe (05/09/2022) dengan ini kami memberikan informasi, klarifikasi dan penjelasan sehubungan dengan penyidikan KPK atas penetapan tersangka gratifikasi Gubernur Lukas Enembe sebagai berikut.

 

 

Kami melihat bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebenanrya melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor ; Sprint.Lidik-79 Lid.01.00/01/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 pada Pemerintah Provinsi Papua untuk masa jabatan tahun 2013 – 2018 dan tahun 2018 – 2023, dengan dugaan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UUTPK.

 

 

Selanjutnya, Unsur terpenting dari Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut adalah adanya unsur perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang serta adanya unsur kerugian negara.

 

 

Namun demikian, dalam penyelidikan ini, ternyata KPK sepertinya mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa adanya unsur kerugian negara karena Pemerintahan Gubernur LE selama delapan tahun berturut-turut hasil audit BPK menyatakan pengelolaan keuangan negara Pemprov Papua dibawah kepemimpinan Gubernur LE adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

 

 

Artinya penyidik KPK mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya unsur kerugian negara dalam pelaksanaan proyek APBD tahun 2013 sampai dengan 2021.

 

 

Tim Hukum menilai, pengalihan penyelidikan dari Surat Perintah
Penyelidikan Nomor ; Sprint.Lidik-79/Lid.01.00/01/07/2022 tanggal 27 Juli 2022 dan kemudian berubah/beralih menjadi Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi Nomor : LKTPK-36/Lid.02.00/22/09/2022 tanggal 01 September 2022 awal mula
terjadi kriminalisasi terhadap Gubernur Papua.

 

 

Surat permohonan izin berobat dari Gubernur Papua kepada Menteri Dalam Negeri pada tanggal 31 Agustus 2022 berdasarkan Surat Nomor : 098/10412/SET, tertanggal 31 Agustus 2022 menjadi pintu masuk kriminalisasi dalam perkara a quo.

 

 

Perubahan arah penyelidikan KPK dari melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UUTPK (Kerugian Negara) menjadi Pasal 5 dan Pasal 11 atau Pasal 12 UU TPK (Delik Gratifikasi) memperjelas bahwa Gubernur Lukas Enembe menjadi Target Operasi (TO) KPK dalam rangka kriminalisasi/pembunuhan karakter Gubernur Papua.

 

 

Penyidik KPK terkesan mencari-cari pasal-pasal pidana korupsi yang lebih mudah untuk menangkap dan menahan Gubernur LE demi mencapai tujuan politik untuk menguasai pemerintahan di provinsi Papua. Hal tersebut dapat dilihat ada upaya sistimatis dan terstruktur melakukan kriminalisasi terhadap Gubernur Papua.

 

 

 

Penyidik KPK sudah menetapkan Gubernur LE sebagai tersangka pada tanggal 05 September 2022, kemudian dilanjutkan pada tanggal 07 September 2022 dengan tindakan pencekalan melalui Dirjend Imigrasi, dan pada tanggal 09 September 2022, Jenderal Pol (Purn) Tito Karnavian mengeluarkan surat izin berobat keluar negeri. Padahal seharusnya Mendagri tidak mengeluarkan izin berobat keluar negeri karena Lukas Enembe sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dicekal berpergian keluar negeri.

 

 

Tim Hukum menemukan dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, menunjukkan bahwa telah terjadi kriminalisasi secara sistimatis, terstruktur dan massif karena telah melibatkan oknum-oknum yang memimpin lembaga-lembaga negara (BIN, Mendagri, dan KPK). Ketiga pimpinan Lembaga tersebut adalah
purnawirawan polisi berpangkat jenderal polisi.

 

 

Apalagi peristiwa kriminalisasi yang dialami Gubernur Lukas Enembe sudah dialami sejak tahun 2017 sampai dengan 2022. Sehingga publik kembali dingatkan bagaimana mantan Kadiv Propam Irjend Pol Ferdy Sambo mampu melakukan rekayasa kasus dengan mengelabui public. Kalau pendekatan politik penegakkan hukumnya seperti ini, maka dapat dipastikan akan merusak sistem hukum peradilan pidana yang berlaku agar rakyat dapat memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

 

 

Untuk itu, menurut Tim Hukum, Presiden Joko Widodo perlu mengambil langkah-langkah yang tegas untuk menyelamatkan negara ini dari oknum-oknum pejabat yang memamfaatkan kekuasaan negara untuk kepentingan pribadinya atau kelompoknya yang secara politik memiliki afiliasi politik dengan partai politik tertentu yang sangat berpengaruh dalam rezim Presiden Joko Widodo.(***)

(Sumber : Rilis Hasil Komprensi Pers Tim Kuasa Hukum dokter Pribadi dan Jubir LE)

Facebook Comments
0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.