Kakanwil Kemenhukumham Papua Melantik Notaris dan Anggota Majelis Pengawas Daerah

Anggota Majelis Pengawas Daerah dan Notaris Di Ambil Sumpah dan Janji Oleh Kakanwil Hukum dan Ham Papua

YOUTEFAPOST.COM, -(JAYAPURA), – Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Papua Anthonius Ayorbaba SH. M.Si mengambil Sumpah/Janji jabatan bagi Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jayapura periode 2022-2025, berlangsung di Aula kantor Kemenkumham, Senin, (07/02/2022).

Dalam sambutannya Kepala Kakanwil Hukum dan Ham Anthonius Ayorbaba mengatakan, perlu diketahui melalui undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor tahun 2014 bahwa pengawas atas Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia dan dalam pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas berjumlah 9 orang.

Terdiri atas unsur pemerintah sebanyak 3 orang. Organisasi Notaris sebanyak 3 orang dan Ahli akademisi sebanyak 3 orang. Majelis Pengawas Notaris yang berkedudukan di Kabupaten/Kota. “Untuk Provinsi Papua hanya terbentu satu Majelis Pengawas Notaris yang berkedudukan di Kota Jayapura,” ujarnya.

Tentunya akan timbul pertanyaan dipikiran kita kenapa Majelis Pengawas Daerah Notaris hanya ada satu?. Ada beberapa pertimbangan antara lain karena penyebaran Notaris yang belum menyebar ke Kota/Kabupaten di Provinsi Papua, dari 29 Kabupaten/Kota yang ada hanya 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua yang terdapat Notaris. “Sebagian besar berada di Kota Jayapura yaitu sebanyak 23 Notaris. Selain itu pertimbangan lainnya adalah sebagian Kabupaten/Kota paling sedikit 12 Notaris,” bebernnya.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Cara Pemeriksaan Majelis terhadap Notaris, bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Ada pun pemeriksaan Oleh Majelis Pemeriksa meliputi : a. Laporan Pengaduan Masyarakat ;
b. pemeriksaan Protokol Notaris ; dan/atau
c. fakta hukum terhadap dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan dan perilaku Notaris. Sebagaimana diketahui diera globalisasi peran untuk itu Notaris dalam melakukan peran didalam pembuatan akta dan dalam melaksanakan tugas-tugas lain yang dijalankan memerlukan pengawasan agar Notaris dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai Notaris sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang jabatan Notaris.

“Saya ucapkan selamat menjalankan tugas kepada Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jayapura . Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita,”

Salah satu Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jayapura dari Akademisi Susi Irianti mengatakan, dengan pelantikan kita hari ini kita berharap supaya kerja sama dengan Kanwil Hukum dan Ham serta kami pihak akademisi menjadi lebih baik lagi.

“Pengawasan ini dimaksudkan untuk para Notaris dalam bekerja selalu diawasi istilahnya seperti itu. Jadi kerja sama ini kita harapkan lebih baik lagi kedepan,” ungkapnya.

Fahkriansa selaku Notaris mengatakan, memang tugas ini kewenangangannya memang diatur untuk mengawasi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

“Jadi termasuk juga dengan kode etik notaris sehingga memang dalam pekerjaannya itu Notaris, tenrunya ada undang-undang jabatan Notaris yang harus menjadi payungnya dan undang-undang lainnya yang terkait itu yang pasti kita akan melakukan pengawasan dan pembinaan-pembinaan kepada Notaris,” jelasnya. (REDAKSI YP.COM 22)
(MG/EDITOR:SR)

Facebook Comments
0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.