Marinus Yaung : “Tanah Papua Tanah Merah Putih Atau Bintang Kejora” !?

Foto Peringatan HUT RI Ke 76 Di Gedung Negara Dok V Jayapura

YOUTEFAPOST.COM, -(JAYAPURA)-
Mantan Presiden Indonesia Abdurahman Wahid atau Gusdur, perna berpendapat bahwa tanah Papua itu tanah merah putih atau tanah bintang kejora, ditentukan oleh perspektif Jakarta dan Papua. Ditentukan oleh pertarungan persepsi elit politik di Jakarta dan elit Papua untuk membentuk perspektif bersama. Perbedaan perspektif tentang nation building di Papua inilah yang menarik untuk dinarasikan di hari ulang tahun ibu pertiwi.

Di hari ini, 17 Agustus 2021, ibu pertiwi bernama Indonesia memasuki usia ke – 76 tahun. Kalau diibaratkan manusia, ini usia sepuh.

Usia yang seseorang sudah harus selesai dengan dirinya. Selesai dengan segala kepentingan duniawinya, Dan kepentingan akhirat yang diprioritaskan.

Tetapi karena ibu pertiwi bernama Indonesia adalah negara, maka proses nation building adalah proses yang belum selesai. Dalam memasuki usia ke – 76 tahun dengan mengurus ” kepentingan perut ‘ dari 275 juta lebih penduduk adalah pekerjaan yang tidak mudah.

Tidak semudah dan segampang berdialetika ala Rizal Ramli, Rocky Gerung, Fadli Zon atau Natalius Pigai.

Mengurus proses nation building negara dengan 275 juta lebih penduduk tidak bisa dengan bicara dan dengan kosep hebat di atas kertas. Proses nation building harus ditangani dengan kerja keras. Untuk kerja keras dan kerja nyata, dibutuhkan para eksekutor lapangan.

Presiden Jokowi adalah seorang konseptor sekaligus seorang eksekutor lapangan.

Namun demikian, Presiden Jokowi membutuhkan para eksekutor lapangan lainnya untuk proses nation building.

Menteri Luhut B. Pandjaitan adalah salah satu eksekutor lapangan terbaik Presiden Jokowi. Seorang Jenderal militer terbaik didikan Paman Sam.

Sebenarnya Pemerintah daerah juga, termasuk eksekutor utama proses nation building.

Namun Pemerintah daerah seperti Pemerintah daerah Papua adalah eksekutor penghambat proses nation building. Elit dan pejabat publik di Papua adalah hambatan negara dalam proses nation building.

Proses nation building yang penuh konflik dan kekerasan berdarah di Papua, membuat bintang kejora masih terus berkibar di tanah Papua.

Padahal berdasarkan hukum internasional dan piagam PBB, tanah Papua adalah tanah milik bendara merah putih.

Proses state building atas tanah Papua sudah selesai sejak tanggal 19 November 1969. Tanggal dimana PBB mengeluarkan Resolusi Majelis Umum PBB nomor 2504 tentang penetapan hasil act of free choice di Papua pada tahun yang sama.

Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi tersebut lebih berdasarkan pada kepatutan terhadap prinsip Uti Possidetis Juris.

Prinsip hukum internasional diadopsi dari Perjanjian Westphalia tahun 1648. Perjanjian internasional yang mengatur tentang batas – batas negara berdaulat dan memuliakan prinsip non – intervensi.

Meskipun ada laporan bahwa act of free choice cacat hukum dan sebagian besar negara Afrika abstein dalam voting, namun semua patuh dan menghormati prinsip Uti Possidetis Juris. Belanda yang sempat membuat trik politik pada tahun 1947 untuk menghindari kewajibannya mematuhi prinsip Uti Posseditis Juris, dengan cara memasukan Papua dalam Canberra Agreemen dengan nama Netherland New Guinea, terpaksa harus tunduk dan mematuhi prinsip Uti Posseditis Juris pada tahun 1969.

Dengan fakta sejarah seperti ini, tanah Papua secara sah dan mengingat menjadi tanah merah putih. Proses state building di Papua sudah selesai di mata hukum internasional. Meskipun proses nation building masih berproses dan belum selesai, namun tanah Papua sah menjadi milik merah putih.

Bagaimana dengan nasib bendera bintang kejora kemudian ?.

Presiden Gus Dur berpersepsi bahwa bendera bintang kejora adalah simbol budaya, bukan simbol kedaulatan.

Kalau persepsi Gus Dur diterimah sebagai perspektif bersama Jakarta dan Papua, bendera bintang kejora silahkan berkibar pada hari – hari perayaan budaya atau perayaan keagamaan di Papua. Tetapi saat dikibarkan harus bersamaan dengan merah putih, dan posisinya tetap dibawa bendera merah putih.

Artinya Presiden Gus Dur ingin tegaskan bahwa tanah Papua bukan tanah bintang kejora.

Tanah Papua adalah tanah merah putih yang sah sesuai ketentuan hukum internasional dan piagam PBB.

Selamat ulang tahun ke – 76 tahun, ibu pertiwi. Seharusnya di usia seperti ini, hubungan ” witing tresno jalaran soko kulino ” antara Ibu Pertiwi dengan Pace Papua sudah selesai. Sudah harus hidup rukun, damai dan harmonis sebagai satu keluarga dalam satu rumah tangga. Semoga.(REDAKSI)

Oleh Marinus Yaung, warga Jayapura staf Dosen Fisip Uncen Papua tinggal di Bandung, Jawa Barat.

Facebook Comments
0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *