Otonomi khusus Papua Tidak Aspiratif dan Partisipatif Bagi Orang Asli Papua

Foto : Tim Hukum dan Advokasi MRP dan MRPB

(Pernyataan Pers)
YOUTEFAPOST.COM, – (JAKARTA,),-Penarikan Kembali Permohonan SKLN
“ Pembahasan dan Pengesahan UU No. 2 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Kedua UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otsus Papua
Inkonstitusional”
Kami, Tim Hukum dan Advokasi MRP dan MRPB, yang terdiri dari ;
Saor Siagian, S.H., M.H., Imam Hidayat, S.H., M.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H.,
Dr. S. Roy Rening, S.H., M.H., Rita Serena Kolibonso, S.H., LL.M, Lamria
Siagian, S.H., M.H., Ecoline Situmorang, S.H., M.H., Alvon Kurnia Palma, S.H.,
M.H., dan Haris Azhar, S.H., M.A. dalam hal ini mewakili Majelis Rakyat Papua
dan Majelis Rakyat Papua Barat sebagai principal dalam perkara Sengketa
Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) melawan Presiden Republik Indonesia
dalam register Perkara Nomor 1/SKLN-XIX/2021.

Dalam sengketa ini, awalnya sidang pendahuluan secara daring (online)
atas SKLN ditunda berdasarkan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor
2.1/SKLN/PAN.MK/PS/7/2021, tertanggal 3 Juli yang seharusnya berlangsung
hari Senin, tanggal 5 Juli 2021. Akan tetapi, atas alasan pencegahan dan
penanganan penyebaran virus Covid-19,
MK mengundur sidang dengan waktu
yang ditentukan kemudian.

Atas penundaan ini, kami menyatakan keberatan dan
MK menjadwalkan ulang sidang pendahuluan menjadi jam 11.00 WIB hari Rabu
tanggal 21 Juli 2021 melalui surat Nomor : 3.1/SKLN/PAN.MK/PS/7/2021,
tertanggal 8 Juli 2021.

Bahwa sidang hari ini (21/07/2021) dengan agenda pemeriksaan
pendahuluan telah dimulai pada pukul 11.00 Wib. Sidang pimpin oleh Prof.
Aswanto dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Principal,
(Timotius Murib, dkk).

Sedangkan Termohon (Presiden RI) diwakili oleh Menteri Polhukam, Prof.
Mahfud. M.D, Menteri Dalam Negeri, Prof. Tito Karnivian dan Wakil Menteri
Hukum dan Ham, Prof. Edward O.S., Hiariej. Dalam persidangan Kuasa Hukum
Pemohon, Rita Serena Kolibonso, SH., L.LM. membacakan Surat Penarikan SKLN
yang sudah disampaikan kepada MK RI pada tanggal 19 Juli 2021. Atas
penarikan SKLN ini, Pimpinan Sidang Prof. Aswanto, menerima surat tersebut
dan sidang ditutup dan dinyatakan selesai.

Namun Kami tetap menilai, pembahasan/pengesahan RUU OTSUS
terkesan terburu-buru dan terkesan sangat dipaksakan dengan tanpa melibatkan
lembaga MRP/MRPB telah menciderai hak-hak konstitusional MRP dan MRPB
yang merupakan, Representasi kultural Orang Asli Papua (OAP). Seharusnya.

penyelesaian permasalahan SKLN ini, sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu
melalui forum konstitusional (MK) sebagai forum yang terhormat dan
bermartabat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional OAP sebelum
adanya pengesahan RUU Otsus. Akibatnya, oleh karena Perubahan Kedua UU.

Otsus ini tidak aspiratif/partisipatif dari OAP telah mendapatkan
perlawanan/penolakan hampir sebagian besar rakyat di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Kami Tim
Hukum dan Advokasi MRP dan MRPB memberikan pernyataan pers sebagai
berikut :
1. Bahwa Tim Hukum dan Advokasi MRP dan MRPB setelah melakukan rapat
koordinasi/konsultasi dengan principal dan memperhatikan relevansi serta
kepentingan konstitusional atas permohonan SKLN dengan mencermati
hasil pengusulan, pembahasan, dan pengesahan dan pengundangan
terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua, yang telah disahkan oleh Presiden
Republik Indonesia pada tanggal 19 Juli 2021 dan kemudian telah
diundangkan pada tanggal yang sama oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

Atas dasar itu, kami telah mengajukan Surat kepada Ketua Mahkamah
Konstitusi, untuk melakukan Penarikan Kembali permohonan
Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dalam register Perkara
Nomor 1/SKLN-XIX/2021 dan telah dibacakan dalam persidangan MK
hari ini, Senin, 21/07/2021, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1)
PMK No.08/PMK/2006.

2. Bahwa usulan Perubahan Kedua UU Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua didasarkan pada Surat Presiden (Surpres) Nomor : R47/Pres/12/2000 tertanggal 4 Desember 2020 yang ditujukan kepada
Ketua DPR RI sama sekali tidak memperhatikan aspirasi Rakyat Provinsi
Papua (OAP) melalui MRP dan MRPB. Begitupun, pada saat
pembahasan RUU ini di Tim Pansus/Panja Otsus Papua di DPR RI
tentang Perubahan kedua UU Otsus, rakyat Provinsi Papua (OAP) sama
sekali tidak dilibatkan/didengarkan aspirasinya dalam proses
pembahasan perubahan kedua UU Otsus. Padahal MRP dan MRPB
sebagai lembaga negara (Desentralisasi Asimetris) sebagaimana diatur
dalam UU No. 21 Tahun 2001 secara konstitusional diakui
keberadaannya dalam Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (2) UUD
1945.
3. Bahwa perlu kami sampaikan, sesuai ketentuan Pasal 77 UU Nomor 21
Tahun 2001 menyatakan bahwa “Usulan Perubahan atas undangundang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP
dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan
perunang-undangan”. Ketentuan pasal ini dapat bermakna bahwa setiap
perubahan undang-undang otonomi khusus harus dimaknai sebagai
kewenangan khusus yang diberikan oleh pembentuk undang-undang
kepada rakyat Papua untuk mengusulkan perubahan undang-undang
otonomi khusus (Desentralisasi Asimteris).
Artinya, dengan adanya
pemberian otonomi khusus ini, pembentuk undang-undang memberikan
hak kekhususan pada kesempatan pertama kepada rakyat Provinsi
Papua untuk mempergunakan haknya untuk mengusulkan perubahan
undang-undang OTSUS.

Secara prosedural, semestinya Majelis Rakyat Papua dan DPRP yang
memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan hak usul perubahan
dari rakyat Papua tersebut kepada DPR sebagai pemegang kekuasaan
pembentuk undang-undang sebagaimana pasal 20 ayat (1) UUD 45 atau
Pemerintah dalam hal ini Presiden yang berhak mengajukan rancangan
undang-undang kepada DPR sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1)
UUD 1945.
Selanjuntya, secara prosedural rancangan undang-undang
tersebut dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk
mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 20
ayat (2) UUD 1945.
Dengan demikian, kami berpendapat, bahwa hal-hal yang berkaitan
dengan pengusulan perubahan UU, pembahasan dan pengesahan
Perubahan Kedua UU Otsus Provinsi Papua yang dilakukan oleh
pembentuk undang-undang (DPR RI bersama-sama dengan Pemerintah)
dengan tanpa memperhatikan aspirasi/partisipasi rakyat Papua melalui
prosedur lembaga MRP dan MRPB sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 77 UU Nomor 21 Tahun 2001 dapat dikualifikasi sebagai perbuatan
abuse of power yang dilakukan oleh penguasa dalam hal ini pembentuk
UU.

4. Bahwa Kami Tim Hukum dan Advokasi, menegaskan, bahwa secara
yuridis-konstitusional, pengusulan perubahan materi RUU, Pembahasan
dan Pengesahan Perubahan Kedua RUU Otsus Bagi Provinsi Papua
tidak memenuhi syarat formil (cacat prosedur) dan material RUU
Perubahan Kedua Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (material RUU
bukan aspirasi Rakyat Papua) bertentangan dengan UU Nomor 21 tahun
2001 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua jo. Pasal 18A ayat (1) jo.
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 (Inkonstitusional).

Demikianlah pernyataan pers ini kami sampaikan, atas perhatian rekanrekan pers semuanya, kami ucapkan terimakasih.(***)
Salam sehat dan Salam Hormat Ketua Tim Hukum dan Advokasi MRP/ MRPB Saor Siagian, S.H.M.H dan Sekretaris Ibu Ecoline Situmorang, S.H.M.H

(Press Reliase, Jakarta, Rabu 21 Juli 2021

Facebook Comments
0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *