Perjuangkan Rasa Ketidak adilan Untuk “OAP,” Tim Hukum dan Advoksi MRP/MRPB Tetap Maju

Foto Bersama Tim Hukum dan Advokasi PERADI Jakarta Dan MPRP /MRPB

YOUTEFAPOST.ID(JAKARTA),- Penundaan Persidangan MK :
“Dalam Sengketa Kewenangan Kelembagaan Negara (SKLN)
Tanpa Kepastian Waktu Dapat Menciderai Rasa Keadilan
Bagi Orang Asli Papua (OAP)”
Kami, Tim Hukum dan Advokasi MRP dan MRPB, yang terdiri
dari ; Saor Siagian, S.H., M.H., Imam Hidayat, S.H., M.H., Ir. Esterina D.
Ruru, S.H., Dr. S. Roy Rening, S.H., M.H., Rita Serena Kolibonso, S.H.,
LL.M, Lamria Siagian, S.H., M.H., Ecoline Situmorang, S.H., M.H., Alvon
Kurnia Palma, S.H., M.H., dan Haris Azhar, S.H., M.A. dalam hal ini
mewakili Majelis Rakyat Papua dan Majelis Rakyat Papua Barat.

sebagai principal dalam perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.

(SKLN) melawan Presiden Republik Indonesia telah mendaftarkan
permohonan SKLN kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 17
Juni 2021.

Sengketa Kewenangan
Permohonan SKLN ini berkaitan dengan adanya sengketa
kewenangan lembaga negara atas usulan Perubahan Kedua UU Nomor
21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tanpa
melibatkan sama sekali rakyat Provinsi Papua melalui MRP/MRPB dan DPRP Dan MRPB.

Adapun usulan materi Perubahan Kedua RUU Otsus
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua yang berkaitan dengan 3 pasal
yakni Pasal 1 huruf a (Provinsi Papua terdiri dari provinsi-provinsi), pasal
34 (Dana Otsus) dan pasal 76 (Pemekaran wilayah).

RUU perubahan
yang diserahkan oleh Pemerintah kepada DPR adalah usulan murni dari
pemerintah pusat bukan aspirasi rakyat Papua yang disampaikan melalui
MRP/MRPB.
Padahal, kewenangan khusus melalui desentralisasi asimetris yang
diberikan oleh UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua
kepada MRP untuk mewakli Rakyat Papua (OAP) dalam rangka
perubahan UU Otsus.

Tanpa melibatkan Rakyat Papua dalam Perubahan
UU Otsus dapat dicurigai adanya penghianatan/pengingkaran terhadap
jiwa dan semangat UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus
Papua.

Penundaan Sidang MK Menciderai Rasa Keadilan Bagi OAP
Perlu kami sampaikan, pada tanggal 29 Juni 2021, Panitera
Mahkamah Konstitusi dalam perkara SKLN ini, telah mengirim relas
panggilan nomor 1.1/SKLN/PAN.MK/PS/6/2021 guna menghadiri sidang
pendahuluan secara daring (online) yang rencananya akan diadakan pada
hari Senin, tanggal 5 Juli 2021. Dalam relaas panggilan tersebut,
Mahkamah Konstitusi mengingatkan menerapkan protokol kesehatan
terkait Covid-19, sehingga para pihak dalam menghadiri persidangan,
melalui daring (online) tanpa harus datang ke Mahkamah Konstitusi.

Akan tetapi pada tanggal 3 Juli 2021 kami menerima surat dari Mahkamah
Nomor 2.1/SKLN/PAN.MK/PS/7/2021 perihal penundaan sidang.

Dalam Surat Penundaan Sidang dalam permohonan ini, ditunda sampai dengan
waktu yang ditentukan kemudian, karena adanya kebijakan Mahkamah
terkait upaya pencegahan dan penanganan penyebaran virus Covid-19 dilingkungan kantor Mahkama Konstitusi.

Kami Tim Hukum, bisa memahami dan menyatakan prihatin atas
situasi Covid-19 yang sedang melanda bangsa dan negara kita hari ini.

Tentunya, penundaan sidang pendahuluan atas SKLN ini berkaitan
dengan tindak lanjut Intruksi Presiden (Inpres) yang dituangkan melalui
Intruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Pemberlakuan PPKM untuk wilayah Jawa dan Bali berlaku mulai tanggal 3
Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. Namun sangat disayangkan,
penundaan persidangan dengan tanpa adanya kepastian waktu sidang
dalam permohonan SKLN menciptakan ketidak pastian hukum bagi
principal (MRP/MRPB) dalam memperjuangkan hak-hak konsitusionalnya
untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum
yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Penundaan sidang pendahuluan dalam surat MK tersebut, dengan
frasa “ditunda sampai dengan waktu yang ditentukan
kemudian”, memberi makna, waktu persidangan menjadi tidak memiliki
batasan waktu yang jelas dan sangat merugikan hak-hak konstitusional
OAP melalui MRP/MRPB untuk segera mendapatkan kepastian dan keadilan hukum.

Dilain pihak, Pansus DPR RI RUU Perubahan Kedua UU Otonomi
Khusus Papua tetap berjalan ditengah pandemik Covid-19 yang melanda ibukota Jakarta Hari ini.

Dengan begitu, dapat dikatakan bangsa kita
sedang mempertontonkan ketidak-adilan dan diskriminasi bagi rakyat
Provinsi Papua (Orang Asli Papua) dalam memperoleh hak-hak
konstitusionalnya melalui lembaga MK sebagai penjaga konstitusi dan
merupakan benteng terakhir keadilan bagi pencari keadilan (The last fortress).

Penundaan Persidangan Pansus RUU Otsus
Oleh karena itu, Kami Tim Hukum meminta agar Panitera
Mahkamah Konstitusi, segera menetapkan persidangan pendahuluan atas Permohonon SKLN.

Karena menurut hemat kami, Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Jawa dan
Bali yang berlaku mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021
bukanlah “Libur Nasional”. Kebijakan PPKM darurat ini mengharapkan
masyarakat termasuk lembaga negara tetap Bekerja dari Rumah atau
WFH (Work From Home). Kami tetap berpandangan, bahwa semboyan
lembaga pengadilan harus menegakan keadilan meski langit runtuh (Fiat
Justitia ruat caelum).
Masih sangat relevan walaupun dalam situasi
pandemik covid-19 saat ini.
Penundaan persidangan tanpa batas ini, dapat dinilai pihak.

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi telah melakukan perbuatan (Abuse Of
Power),
yang dapat menimbulkan ketidak-pastian dan ketidak-adilan.

Hukum bagi Orang Asli Papua.
Selain itu, Kami, Tim Hukum juga ingin
menegaskan, penundaan atas persidangan yang tidak diiringi
dengan penundaan pembahasan revisi UU Otsus di Pansus DPR
RI adalah penghianatan atas nama keadilan dan menciderai
semangat lembaga peradilan yang impartial dan independen bagi
semua pihak.

Demikianlah materi konperensi pers ini kami sampaikan, atas
perhatian rekan-rekan pers semuanya, kami ucapkan terimakasih.
Jakarta, 04 Juli 2021 (PREASS RELEASE)

Foto Bersama Tim Hukum dan Advokasi PERADI Jakarta Dan MPRP /MRPB
Facebook Comments
0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *