Gubernur Papua Meminta Pernyataan KKB Sebagai Teroris Dikaji Kembali Oleh Pemerintah Pusat

Caption Foto : Gubernur Papua Dan Wakil

YOUTEFAPOST.COM,-(JAYAPURA),-Pernyataan Gubernur Papua Menanggapi Tindakan Pemerintah Pusat yang
Mengumumkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua adalah Teroris
Pada Kamis 29 April 2021, Pemerintah Pusat melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan
Keamanan Republik Indonesia Prof. Mahfud MD mengumumkan bahwa Kelompok Kriminal
Bersenjata (KKB) di Provinsi Papua dan segala nama organisasi dan orang yang berafiliasi di
dalamnya merupakan tindakan teroris. Oleh sebab itu, kami memberikan sejumlah pernyataan
atas penetapan KKB sebagai teroris:

1. Terorisme adalah konsep yang selalu diperdebatkan dalam ruang lingkup hukum dan
politik, dengan demikian penetapan KKB sebagai kelompok teroris perlu untuk ditinjau
dengan seksama dan memastikan obyektifitas negara dalam pemberian status tersebut.

2. Pemerintah Provinsi Papua sepakat bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh
sekelompok orang yang mengaku sebagai bagian dari KKB adalah perbuatan yang
meresahkan, melanggar hukum serta menciderai prinsip-prinsip dasar HAM.

3. Pemerintah Provinsi Papua meminta kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI agar
melakukan pengkajian kembali menyoal penyematan label terhadap KKB sebagai
teroris. Kami berpendapat bahwa pengkajian tersebut harus bersifat komprehensif
dengan memperhatikan dampak sosial, dampak ekonomi dan dampak hukum terhadap
warga Papua secara umum.

4. Pemerintah Provinsi Papua mendorong agar TNI dan Polri terlebih dahulu untuk
melakukan pemetaan kekuatan KKB yang melingkupi persebaran wilayahnya, jumlah
orang dan ciri-ciri khusus yang menggambarkan tubuh organisasi tersebut. Hal ini
sangat dibutuhkan, sebab Pemerintah Provinsi Papua tidak menginginkan adanya
peristiwa salah tembak dan salah tangkap yang menyasar penduduk sipil Papua.

5. Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa pemberian label teroris kepada
KKB akan memiliki dampak psikososial bagi Warga Papua yang berada di perantauan.
Hal ini ditakutkan akan memunculkan stigmatisasi negatif yang baru bagi Warga Papua
yang berada di perantauan.

6. Pemerintah Provinsi Papua juga berpendapat bahwa Pemerintah Pusat sebaiknya
melakukan komunikasi dan konsultasi bersama Dewan Keamanan PBB terkait
pemberian status teroris terhadap KKB.

7. Pemerintah Provinsi Papua menyatakan bahwa Rakyat Papua akan tetap dan selalu
setia kepada NKRI, sehingga kami menginginkan agar pendekatan keamanan (security
approach) di Papua dilakukan lebih humanis dan mengedepankan pertukaran kata dan
gagasan bukan pertukaran peluru.

Demikian pernyataan Pemerintah Provinsi Papua, untuk selanjutnya pernyataan ini akan
disampaikan dan disebarluaskan oleh Juru Bicara Gubernur Papua, saudara Muhammad Rifai
Darus agar dapat tersampaikan kepada media dan publik secara luas…(REDAKSIYP.COM21)
PRESS RELIASE : Papua, 29 April 2021
Lukas Enembe
Gubernur Provinsi Papua

Facebook Comments
0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *