Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » Politik, Hukum dan Kriminal » Aneka Rekayasa RI Sukseskan Revisi UU Otsus dan Pemekaran Provinsi Papua

Aneka Rekayasa RI Sukseskan Revisi UU Otsus dan Pemekaran Provinsi Papua

(154 Views) Maret 11, 2021 1:42 pm | Published by | No comment

YOUTEFAPOST.COM,-(JAYAPURA),-Bangsa Papua menjadi korban konspirasi Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Rusia).
Perang dingin di antata Amerika Serikat dan Rusia dimanfaatkan oleh Negara Indonesia.
Saat itu kebetulan Amerika Serikat juga berambisi besar mendapatkan sesuatu yang ada di Tanah Papua. Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy memakai Alasan “ISU DUNIA BEBAS DARI PENGARUH KOMUNIS” untuk menekan Belanda menyerahkan bangsa Papua ke tangan Indonesia.
Belanda diakhianati para sekutunya: AS, Australia dan Inggris. Sebelumnya ketiga negara sekutu ini mendukung Belanda mempertahankan Papua dalam keluasaannya.
Jika Belanda memilih perang terbuka dengan Indonesia, maka kemungkinan Rusia dan negara sekutu lainnya bergabung menghadapi Belanda.
Jika inilah yang terjadi, maka tentu Belanda juga dibantu para sekutunya.
Konflik politik ini terbuka peluang terjadi perang dunia ketiga, sehingga Belanda mengalah.

Dengan terpaksa bangsa Papua dianeksasi ke dalam NKRI secara sepihak melalui perjanjian New York 15 Agustus 1962. Amerika Serikat melalui Belanda menggadaikan bangsa Papua dengan jaminan PT. Freeport Indonesia dan Aneka Tambang lainnya di Tanah Papua. Berbagai Tambang yang beroperasi di Tanah Papua adalah hasil penggadaian itu.
Episode selanjutnya adalah Negara Indonesia memenangkan “PEPERA 1969” dengan penuh manipulasi atau rekayasa. Berbagai operasi militer terbuka dan tertutup digelar di Tanah Papua untuk memuluskan kemenangan kotor atas PEPERA 1969.
Selanjutnya Negara Indonesia mempertahankan Tanah Papua dengan aneka operasi militer terbuka maupun tertutup. Tanah Papua dipertahankan dalam bingkai NKRI melalui pendekatan militeristik dan pendekatan pembangunan kesejahteraan bias pendatang.

UU Otonomi Khusus Papua adalah hasil rekayasa dari Negara Indonesia atas saran para sekutunya untuk mempertahankan Papua dalam bingkai NKRI. Seperti PEPERA 1969, Negara Indonesia bekerja sama dengan segelintir Orang Asli Papua untuk memaksa UU OTSUS diberlakukan di Tanah Papua. Untuk memuluskan UU OTSUS Papua, pemimpin kharismatik Dorthys Hiyo Eluay diculik dan dibunuh pada 10 November 2001. Sebelum pemimpin besar bangsa Papua diculik dan dibunuh, Negara Indonesia merekayasa isu DRAKULA, sehingga warga ketakutan ke luar pada malam hari. Ternyata isu drakula diciptakan untuk pengkondisian agar targetnya tercapai.

Almarhum Thyes diculik dan dibunuh karena melakukan demonstrasi penolakan UU OTSUS Papua di Senayan Jakarta disaat UU OTSUS dibahas dan ditetapkan DPR/MPR RI pada tanggal 21 Oktober 2001. Jakarta menilai penolakan pemimpin bangsa Papua itu akan mengganggu implementasi UU OTSUS Papua, sehingga Jakarta menempuh tindakan kejahatan. Langkah Jakarta menculik dan membunuh pemimpin bangsa Papua adalah KEJAHATAN NEGARA atas kemanusiaan. Almarhum Dortheys Hiyo Eluay menjadi TUMBAL untuk memuluskan UU OTSUS diberlakukan di Tanah Papua. Sejak diberlakukannya UU OTSUS Papua diawali dengan pertumpahan darah, sehingga di era OTSUS selama 20 tahun (2001-2021) banyak darah Papua ditumpahkan.

Setelah UU OTSUS Papua gagal diimplementasikan, kini Jakarta sedang mempersiapkan revisi UU OTSUS Papua untuk diperpanjang hingga 2041. Untuk memuluskan upaya revisi UU OTSUS Papua, Negara Indonesia melalui kaki tangannya sedang menempuh operasi militer dan operasi sipil. Operasi militer terbuka dan tertutup ini bertujuan untuk mengganggu fokus perhatian orang Papua dan meloloskan kepentingan eksploitasi SDA. Operasi militer terbuka saat ini difokuskan di Pengunungan Tengah Papua, khususnya di Timika, Nduga, Puncak Ilaga, dan Intan Jaya serta pegunungan Bintang. Operasi militer ini digelar dengan sandi operasi Namengkawi oleh KAPOLRI dan Operasi Komando PAM Rawan oleh Panglima TNI atas perintah presiden Jokowi menghadapi TPNPB. Akibat dari operasi militer ini melahirkan penderitaan bagi warga setempat. Konflik bersenjata antara TNI POLRI dan TPNPB menyita perhatian dari berbagai pihak, khususnya orang asli Papua.

Operasi militer tertutup disebut operasi sipil ditempuh dengan aneka rekayasa untuk memuluskan revisi UU OTSUS Papua sesuai kehendak Jakarta. Langkah pertama yang ditempuh Jakarta adalah melumpuhkan MRP. Sesuai amanat UU OTSUS pasal 77, MRP dan MRPB berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum ( RDPU). MRPB sudah berhasil menggelar RDP di Wilayah Adat Bomberai dan Domberai. Hasil RDP di dua wilayah adat itu menyimpulkan bahwa OTSUS GAGAL TOTAL, maka itu MEMINTA REFRENDUM. Untuk mengantisipasi munculnya aspirasi yang sama di lima wilayah adat di Propinsi Papua, maka Negara Indonesia melalui Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) menerbitkan perintah rahasia untuk menggagalkan RDP di lima wilayah adat, yaitu MAMTA, SAIRERI, LAPAGO, ANIM HA dan MEEPAGO. Operasi militer tertutup ini melibatkan semua unsur baik TNI, POLRI, BIN, BAIS, BAKIN, kelompok pro Merah Putih dan bupati tertentu serta legislatif tertentu.

Mantan Kapolda Papua, Paulus Waterpauw mengeluarkan MAKLUMAT KAPOLDA betujuan meneror MRP agar tidak dengan leluasa melaksanakan tugasnya, selain itu bertujuan membungkam warga dalam memyampaikan aspirasi terkait kegagalan UU OTSUS. Bahkan dua anggota MRP ditangkap bersama beberapa warga diseret ke Mapolresta Merauke. Ini adalah tindakan represif aparat keamanan terhadap MRP. Langkah aparat keamanan yang didukung kelompok pro NKRI adalah perbuatan melawan hukum. MRP sebagai anak kandung OTSUS tidak dihargai oleh ibunya NKRI yang melahirka OTSUS Papua. Nurani MRP disandera, diawali dengan Maklumat Kapolda Papua yang diikuti dengan tindakan represif aparat di lapangan. Operasi militer tertutup ini berhasil menggagalkan RDP dan RDPU yang dimotori MRP dan MRPB.

MRP sebagai lembaga kulturar dibuat tak mampu oleh kaki tangan Negara Indonesia. Setelah MRP-MRPB dilumpuhkan, Presiden Jokowi dibantu para menteri terkait merumuskan revisi UU OTSUS Papua secara sepihak tanpa melalui MRP-MRPB – DPRP-DPRD. Draft revisi UU OTSUS diantar oleh pemerintah ke DPR MPR RI pada Bulan Desember 2020 untuk diagendakan dan dibahas dalam program tahunan 2021. Berikut ini komentar Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin: “Pimpinan dewan sudah terima surat dari presiden tanggal 4 Desember 2020 berkaitan perubahan kedua UU Nomor 21 [Tahun 2001] tentang Otsus bagi Provinsi Papua. Surat ini akan kami jalankan secara mekanisme dan tata tertib yang berlaku dalam masa sidang yang akan kita lakukan secara bersama-sama pada 10 Januari 2021,” kata Azis saat memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (11/12) (sumber: CNN).

Pengambil-alihan kewenangan tanpa melalui prosedur resmi sesuai amanat UU OTSUS pasal 77 adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, baik konstitusi maupun UU OTSUS. Petinggi di Propinsi Papua maupun Papua Barat serta berbagai pihak yang peduli menilai langkah Jakarta sangat keliru. Bahkan MRP mengancam presiden Jokowi dan DPR RI akan digugat ke Mahkama Konstitusi. Dasar hukumnya adalah UUD 1945 pasal 18b dan UU OTSUS pasal 76 dan 77. Jakarta menanggapi ancaman MRP dengan ancaman pula, yaitu Melkopolhukam mengumumkan akan mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana OTSUS sebesar 1,8 triliun rupiah. Rupanya Jakarta tidak mau dipermalukan di Mahkama Konstitusi, sehingga Pemerintah melalui Menkopolhukam mengumumkan jurus jitu menghadapi para elit Papua yang sering mengganggu Jakarta dengan ancaman Refrendum, ancaman dikembalikan uang Otsus, dan terakhir ancaman menggugat ke Mahkama Konstitusi. Pengumuman Menkopolhukam terkait dugaan korupsi itu disambut meriah dan dikampanyekan melalui berbagai media cetak maupun media elektronik. Banyak pengguna akun gelap menyebarkan berita HOAX. Akun akun dengan nama samaran adalah kaki tangan NKRI yang ditugaskan untuk membangun propoganda melalui media sosial, agar membangun opini publik sebagai upaya pembenaran atas langkah yang sudah atau hendak ditempuh oleh Negara Indonesia.

Selain rekayasa pelemahan lembaga MRP dan fungsinya, Negara Indonesia melalui banzernya mengganggu otak orang asli Papua (OAP) dengan ISU RASISME dan berupaya menciptakan konflik horizontal antara OAP dan non Papua. Orang-orang yang dekat dengan pusat kekuasaan, menyebarkan fitnah dan penghinaan kepada tokoh nasional asal Papua bung Natalis Pigai.
Berbagai tanggapan pun lahir menyikapi ujuran rasis itu, baik dari OAP maupun non Papua yang humanis.
Akhirnya salah seorang pelaku ujuran rasis bernama Ambrosius Nababan dilaporkan ke pihak kepolisian.
MABES POLRI menangkap dan menahan Ambroisius untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Sebaliknya, ada warga Jawa yang mempolisikan bung Natalis, namun pihak kepolisian nampaknya tidak memproses laporan dari warga yang tidak senang dengan sepak terjang bung Natalis Pigai dalam menyuarakan penegakkan Hukum, Demokrasi, HAM dan Keadilan.

Polemik lain di tengah hiruk pikuk revisi UU OTSUS Papua adalah pemekaran Propinsi. Tanpa usulan melalui MRP/DPRP/Gubernur, Jakarta merevisi UU OTSUS pasal 76 terkait pemekaran Propinsi. Dalam draf revisi UU OTSUS yang dibuat Pemerintah, menghilangkan kewenangan MRP/DPRP/Gubernur mengusulkan pemekaran Propinsi atas aspirasi masyarakat.
Jakarta menutup mata terhadap gelombang penolakan pemekaran Propinsi baru di wilayah Papua. Suara-suara penolakan dari orang Papua, baik OAP dalam sistem dan di luar sitem, sama sekali tidak didengar oleh Pemerintah. Demonstrasi damai penolakan OTSUS dan Pemekaran semakin masif di seluruh Tanah Papua dan di luar Papua.
Tetapi Jakarta malas tahu dengan suara-suara OAP yang menolak semua paket Politik Jakarta, termasuk Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan di Tanah Papua yang bias pendatang demi kepentingan ekonomi dan politik semata.

Terkait dengan polemik Revisi OTSUS dan pemekaran Propinsi, gubernur Papua, Lukas Enembe pada 22 Februari 2021 mengadakan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dan pada 24 Februari 2021 gubernur Papua, Lukas Enembe pertemuan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo. Pada kesempatan pertemuan ini Gubernur Papua Lukas Enembe menegaskan bahwa: 1) Menolak Pemekaran Daerah Otonomi Baru di provinsi Papua. Semua usulan pemekaran kabupaten dan provinsi di Kabupaten HARUS dari rakyat Papua melalui MRP, DPRP dan disetujui Gubernur Papua; 2) Evalusi Otonomi Khusus harus dilakukan rakyat Papua melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) dan semua proses di Jakarta sepihak harus dihentikan karena melawan Undang-undang negara dan bertentangan undang-undang Otonomi Khusus; 3) Perilaku Jakarta sudah melawan Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-undang Otonomi Khusus; 4) Mengapa Otonomi Khusus Plus diajukan tidak pernah diakomodir dan dibahas? (Sumber: Gembala Dr. Socratez Yoman, Ita Wakhu Purom, Kamis, 4 Maret 2021).

Karena masifnya penolakan revisi UU OTSUS dan Pemekaran, Negara Indonesia melalui kaki tangannya memainkan skenario membujuk OAP tertentu dengan berbagai tawaran murahan untuk mengawal revisi UU OTSUS dan mendukung pemekaran propinsi. Tidak heran, segelintir OAP yang berbicara atas nama OAP. Banyak kepala suku gadungan diangkat oleh kaki tangan Jakarta bertujuan untuk mendukung programnya. Kesatuan persatuan bangsa Papua dihancurkan melalui pendekatan sosial budaya dan pendekatan kesejahteraan yang semu.

Di tengah hiruk pikuknya berbagai masalah, publik kembali dihebohkan lagi dengan perizinan investasi Miras. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di dalam Pepres itu, pemerintah mengizinkan membuka Investasi Minuman Keras untuk memacuh pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan Pendapatan Daerah.
Di dalam Perpres tersebut memuat soal penanaman modal yang dapat dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Terdapat empat daerah di Indonesia yang diizinkan untuk investasi miras, di antaranya Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.
Penanaman modal tersebut akan ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

Perizinan Investasi Miras dengan alasan klasik “Pemerintah mendukung kearifan lokal” untuk memacuh pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan yang sangat keliru dan boleh dibilang fatal. Melegalkan miras sama saja melegalkan kejahatan. Karena miras terbukti menghancurkan moral akhlak yang baik dan ini awal dari hancurnya peradaban suatu bangsa. Pemerintah melegalkan Miras berarti Pemerintah kompromi dengan kejahatan. Skenario Jakarta untuk menghancurkan generasi muda di empat propinsi melalui Miras sudah diketahui publik.
Ini adalah kejahatan Negara yang tidak dapat diterima dengan akal sehat. Negara menghalalkan Miras berarti menghalalkan kejahatan. Perizinan investasi Miras melahirkan polemik di berbagai kalangan. Akhirnya pada 2 Maret 2020, presiden Jokowi mencabut lampiran dalam Perpres tersebut setelah menerima masukan dari ulama, organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan sejumlah pemerintah daerah.

Rekayasa lain dalam rangka menciptakan konflik horizontal antara orang asli Papua adalah pelantikan dualisme Sekda Propinsi Papua. Tim Seleksi Propinsi Papua meloloskan tiga orang. Sesuai aturan, gubernur mengirimkan tiga nama calon Sekda itu ke Presiden melalui Mendagri. Publik kembali dikagetkan lagi dengan adanya pelantikan dualisme sekda Propinsi Papua. Akhirnya gubernur Papua Lukas Enembe dalam siaran persnya di Jayapura, Selasa, mengatakan masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah telah berakhir semenjak enam bulan sejak dilantik pada September 2020 dan tidak mengingini kekosongan jabatan maka pihaknya melakukan pelantikan guna memperpanjang masa jabatannya. “Karena tidak mengetahui bahwa pada waktu yang sama juga dilakukan pelantikan Sekretaris Daerah definitif oleh Menteri Dalam Negeri, maka saya menugaskan Wakil Gubernur Papua untuk melantik dan memperpanjang masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Doren Wakerkwa enam bulan ke depan,” katanya. Menurut Lukas, pihaknya tetap akan menerima Sekretaris Daerah definitif setelah berakhirnya masa jabatan Penjabat Sekretaris Daerah yang sudah terlanjur dilantik dengan mempertimbangkan budaya- budaya Papua, (Sumber: nusadaily.com.).

Dengan adanya siaran pers Lukas Enembe ini, semua polemik terkait Dualisme Sekda Propinsi Papua dapat diselesaikan dengan baik antara Gubernur Propinsi Papua dan Menteri Dalam Negeri.
Melalui dualisme pelantikan ini sudah jelas target Jakarta melalui Mendagri untuk mengadu domba orang asli Papua.
Negara Indonesia melalui kaki tangannya selalu mengadu domba OAP dengan berbagai bahasa provokasi: Gunung vs Pantai, Papua vs Papua Barat.

Bangsa Papua sudah lama mengikuti wayang golek yang dimainkan dengan sangat rapi dan terukur dari pusat kekuasaan Istana Presiden.
Semua permainan Jakarta baik terbuka dan tertutup ini bertujuan untuk menciptakan konflik antara orang asli Papua atau orang asli Papua dengan pendatang. Tetapi ingatlah bahwa Tanah Papua telah ditebus oleh Darah Yesus, Tanah Papua telah dimeteraikan Allah sebagai bangsa alternatif di akhir zaman.
Segala upaya NKRI untuk mempertahankan Tanah Papua dalam NKRI akan sia sia. Bangsa Papua diserahkan ke tangan NKRI bukan untuk selamanya.
Kekuasaan Negara Indonesia untuk menduduki dan menjarah bangsa Papua akan segera dicabut dan diakhiri oleh Allah indah pada waktuNya.

Bangsa Papua sudah bosan hidup bersama dengan Negara Indonesia yang penuh kemunafikan, perampok, kikir dan pembunuh. Rekayasa demi rekayasa, baik melalui operasi militer dan operasi sipil untuk mempertahankan bangsa Papua melalui UU OTSUS Papua adalah perbuatan keji. Perbuatan keji adalah dosa.
Dan dosa adalah maut atau kematian kekal.
Tetapi NKRI tidak akan berhasil dengan akal busuk yang bertujuan memusnahkan etnis Papua melalui operasi militer terbuka dan tertutup.
Rekayasa di atas rekayasa diciptakan untuk mempertahankan penjajahan di atas tanah Papua. Tetapi NKRI tidak selamanya menduduki di Tanah Papua. Indonesia sebaiknya bermenung dengan segala macam bencana yang menimpa Indonesia.
Sebelum malapetaka yang lebih besar ditimpakan oleh Allah kepada NKRI, sebaiknya hentikan semua rekayasa itu, hentikan revisi UU OTSUS Papua, hentikan upaya pemekaran propinsi, cabut UU OTSUS Papua dan mari kita akhiri penjajahan ini dengan jalan damai melalui PERUNDINGAN antara dua bangsa yang setara, yang difasilitasi pihak ketiga yang netral.(*redaksi*)

(Penulis: Selpius Bobii Koordinator Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua – JDRP2, juga Ketua Umum FRONT PEPERA PB “Jayapura 5 Maret 2021)

Facebook Comments
0Shares
Categorised in:

No comment for Aneka Rekayasa RI Sukseskan Revisi UU Otsus dan Pemekaran Provinsi Papua

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *