Isu Papua Merdeka di Balik Konflik Kepentingan Pelantikan Sekda Papua VS Sekda Jakarta .

Caption Foto : Dosen Akademik Pisip Uncen Marinus Young

Isu Papua Merdeka di Balik Konflik Kepentingan Pelantikan Sekda Papua VS Sekda Jakarta .

Oleh Marinus Yaung:

YOUTEFAPOST.COM,-(JAYAPURA),-Beradar komentar beberapa orang di media sosial maupun group – group whatsapp belakang ini bahwa Pak Tito Karnavian Mendagri, menolak Doren Wakerkwa karena terlalu dekat dgn kelompok OPM. Doren Wakerkwa menjadi otak utama gerakan kelompok bersenjata di Papua. Isu di bawa meja yang perlu diangkat dan diulas diatas meja.

Menarik untuk menulis isu panas ini. Masalah Papua adalah masalah politik dan keamanan. Karena itu, hampir semua kebijakan Jakarta terhadap Papua, lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan keamanan.

Pertimbangan ekonomi, pertimbangan kesejahterahan, pertimbangan pelayanan publik, dan pertimbangan hukum hanya hanya second options dari setiap rumusan – rumusan kebijakan Jakarta terhadap Papua.

Dalam kasus proses seleksi dan pelantikan sekda Papua yang baru, tahapan legalitas yang dilakukan Pansus adalah proses formalitas untuk mendapatkan keabsahan negara. Mengingat Indonesia adalah negara hukum dan Presiden Jokowi juga tidak mau pembantu – pembantunya bekerja di luar ketentuan hukum.

Presiden Jokowi adalah pemimpin yang meyakini bahwa bekerja tanpa keributan dan kegaduhan adalah bekerja berdasarkan kepastian hukum. Presiden Jokowi lebih menyukai bekerja membangun Indonesia berdarkan penghormatan kepada prinsip Rule of Law, dibandingkan menjalankan prinsip Rule by Law.

Namun dalan konteks kasus proses seleksi Sekda Papua, terlihat jelas di mata publik Papua bahwa Jakarta mempraktekan prinsip Rule by Law. Jakarta telah menjadikan hukum sebagai instrumen kekuasaan. Ketika hukum dijadikan alat kekuasaan maka kebijakan yang dikeluarkan pemerintah hanya untuk melayani kepentingan kekuasaan.

Apakah ada kepentingan kekuasaan negara di Papua di balik proses seleksi dan penetapan Sekda Papua ?

Sudah terbaca dgn jelas ada kepentingan kekuasaan dalam penetapan Sekda Papua yang baru. Sudah menjadi rahasia umum di lingkaran kekuasaan Presiden Jokowi bahwa para pejabat dan elit Papua seperti Pak Lukas Enembe, Pak Yunus Wonda, Pak Timotius Murib, Pak Doren Wakerkwa, dan beberapa Bupati di wilayah adat Laa Pago dan Mee Pago, adalah donatur – donatur OPM. Dimana OPM atau KKB bisa beli senjata dan amunisi karena dapat uang dari mereka.

Terlalu banyak data intelejen yang masuk dan diketahui oleh orang – orang disekitar lingkaran kekuasaan Presiden Jokowi tentang berapa besar dana Otsus dari saku pejabat Papua ke tangan OPM. Karena itu ketika Pak Tito Karnavian Mendagri, yang konon kabarnya, mengeluarkan pernyataan bahwa Doren Wakerkwa memiliki kedekatan dengan OPM atau KKB, maka pernyataan tersebut kemungkinan memiliki bukti kuat.

Karena itulah, Jakarta harus bertindak tegas menyelamatkan uang negara dan sekaligus membersihkan ASN Pemda Papua yang terlibat mendukung gerakan kemerdekan Papua. Memang ini sudah menjadi tugas Mendagri untuk membersihkan birokrasi Pemerintah dari ASN yang tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.

Mendagri diberikan kewenangan oleh undang – undang untuk melakukan hal ini. Karena itu dalam konteks isu pelantikan Dance Flassy sekda Papua, kebijakan Rule by Law Pak Tito Karnavian, memiliki dasar hukum yang kuat, meskipun policy ini masih bisa kita perdebatkan.

Negara melalui Mendagri melakukan kebijakn rule by law karena isu Papua Merdeka harus segera bersih dari birokrasi di Pemda Provinsi Papua. Isu Papua Merdeka telah menyodot uang otsus yang terlalu besar. Isu Papua Merdeka telah dijadikan alat kekuasaan elit dan pejabat Papua untuk memperkaya dirinya dan keluarga besarnya.

Isu Papua Merdeka yang dijadikan alat kekuasaan elit dan pejabat Papua untuk pesta pora uang otsus, dan sekaligus mendukung gerakan Papua Merdeka, sudah tidak boleh diberikan ruang dan panggung oleh Presiden Jokowi dan administrasinya.
Karena itulah, Pak Presiden Jokowi memutuskan memilih Dance Flassy sebagai Sekda Papua definitif berdasarkan pertimbangan politik dan keamanan negara.

Mendagri diberikan kewenangan untuk melantik dan mengambil sumpah Sekda Papua definitif hasil putusan Presiden. Agar isu Papua Merdeka yang terus membara di Papua, bisa segera dipadamkan. Karena alat pemantik dan penyulutnya yakni dana otsus Papua sudah bisa dikontrol oleh negara melalui tangan Sekda pilihan Presiden Jokowi.

Tulisan opini status saya ini, adalah realita dan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Akhir kata ijinkan saya mengutip Firman Tuhan ” Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu ? ”
( Galatia 4 : 16 ).(****)
( Redaksi YP.COM 2021)

Facebook Comments
0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *