Indonesia Memiskinkan Rakyat Papua Dan Uang Otsus Dirampok, Suatu Catatan referensi : Untuk Tanah Papua

Caption Foto : Dokmentasi Dana Otsus Papua

YOUTEFAPOST, – (JAKARTA), – Orang kebanyakan boleh keliru tapi saya tidak! Kekeliruan itu adalah bahwa dalam laporan Badan Pusat Statistik melaporkan angka kesmiskinan secara nasional Papua dan Papua Barat adalah dua Propinsi Negara Republik Indonesia (NKRI) yang paling miskin urutan pertama dan kedua.

Kekeliruan kedua, karena itu orang kebanyakan membenarkan atau seakan menganggap Mahfudz MD (Menkopolhukam RI), dalam kapasitasnya itu “hebat” karena melibatkan tiga lembaga negara mau usut korupsi Dana Otsus Papua.

Padahal kemiskinan Papua dan Papua Barat adalah kegagalan negara dan yang harus bertanggungjawab atas kemiskinan rakyat Papua adalah para pejabat penyelenggara negara Indonesia di Jakarta.

Jadi sebenarnya yang membuat rakyat Papua termiskin se-Indonesia itu oleh siapa? Itu oleh negara Indonesia. Sekali lagi,kemiskinan rakyat Papua disebabkan oleh Indonesia.

Indonesia mau salahkan siapa? Sekali lagi negara Indonesia mau salahkan siapa? Kemiskinan Papua adalah kealahan atau kegagalan negara bernama Indonesia.

Kini fakta ini seakan mau menyalahkan para pejabat Papua. Inilah cara-cara Indonesia yang selama ini kita tahu menjadi tradisi dan inilah upaya cuci tangan atau negara menutupi kesalahannya sendiri dengan wacana Menkopolhukam RI, Mahfudz MD, adalah upaya Jakarta dalam rangka KRIMINALISASI PARA PEMIMPIN PAPUA

Koruptor dan penyedot Uang Otsus Papua sesungguhnya ada diluar Papua. Jika benar Gubernur Papua dan para pejabat setingkat para Bupati dan Wali Kota se-Tanah Papua benar korupsi.

Kenapa uang korupsi dibawa pergi?

Jangan-jangan orang dari luar Papua ikut merampok uang Otsus Papua dalam berbagai modus operandi mulai dari modus resmi, semi resmi, kebiasaan seperti itu sudah menjadi tradisi menyebabkan uang-uang Otsus sepenuhnya tersedot keluar meninggalkan Tanah dan rakyat Asli Papua tetap miskin?

Menurut saya kemiskinan rakyat Papua adalah kemiskinan struktural. Sedangkan pelaku koruptor uang rakyat Papua adalah para pemangku jabatan lembaga bentukan pemerintah diantaranya Partai – Partai, KPU dan dan Lembaga Penyelenggara Pilkada seperti KPU termasuk MK RI dan DKPP RI perlu disorot ada tidaknya terlibat menguras uang Otsus Papua.

Selama ini saya lihat lembaga-lembaga negara yang dibentuk melalui UU terutama Partai Politik mulai dari Kabupaten sampai Tingkat Pusat adalah institusi perampok Uang Otsus Papua dan ikut memiskinkan rakyat Pribumi Papua selama ini. Ini artinya negara Indonesia memiskinkan rakyat Papua.

Nah apakah Mekopolhukam POLRI dan Kejaksaan Agung RI jika serius mau usut kasus Korupsi Dana Papua apakah lembaga- seperti itu dari Pusat hingga Kabupaten, misalnya Oknum Anggota KPU, Panwas, Bawaslu, Partai- Partai Peserta Pemilukada dari Kabupaten, Propinsi hingga Pusat ikut diperiksa sebagai lembaga perampok uang rakyat berkedok isntitusi berdasar UU yang dibentuk secara resmi dapat diproses? Padahal sejak Otsus lembaga-lembaga ini selalu terjadi proses pergantian pengurusnya.

Saya posting ini karena merasa prihatin bahwa beberapa hari ini gencar media nasional seperti CNN memberitakan rencana pengusutan kasus Korupsi para kepala daerah Papua.

Jika itu tujuannya Kaka Besar Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua, DPRP dan MRP serta Para Bupati Papua bukankah ini namanya Kriminalisasi Para Pemimpin Papua?

Bagi saya, dan ini pendapat pribadi, selama ini Lembaga seperti KPK RI, Kejaksaan dan POLRI memelihara bahkan ikut (?) tapi begitu Otsus gagal, Otsus Jilid II ditolak, Pemekaran juga ditolak. Jakarta mau apa di Papua semua ditolak!

Apakah ini jawaban Menkopolhukam RI, sebagai rasa prustasi kegagalan Indonesia atas rakyat Papua yang tak berhasil malah BPS melaporkan Papua dan Papua Barat Propinsi termiskin Indonesia?

Pertanyaaan sejak Jakarta serius urus Papua apa tidak? Apakah Pejabat di Jakarta jadikan Papua sebagai sapi perah ATM Pribadi para brengsek itu?

(Suatu coretan refrensi untuk Tanah Papua Semoga ancaman Mahfudz MD hanya gertakan sambal, Jakarta sesungguhnya takut Papua merdeka karena itu tak akan secara serius dan berani usut kasus-kasus korupsi para pejabat Papua.)

Oleh Ismail Asso menanggapi Menkopolhukam kerahkan KPK, Kejagung dan Polri berantas korupsi di Papua.(***)
(Penulis : Ismail Asso)

Facebook Comments
0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *