Jangan Salah Kaprah, UU Cipta Kerja Permuda Rakyat Kecil Membuka Usaha Baru “OMNIBUS LAW” 2020

Caption Foto Presiden RI Ir. Hj Joko Widodo

YOUTEFAPOST.COM,- (JAKARTA),-Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang disusun dengan semangat untuk membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan dan memperbaiki penghidupan keluarga pekerja memberi kesempatan besar bagi para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk memulai usaha atau bahkan mengembangkan usaha mereka.
Kemudahan-kemudahan juga akan diperoleh dalam proses pembentukan perseroan terbatas (PT) dan koperasi. Untuk membentuk PT misalnya, kini tidak ada lagi persyaratan pembatasan modal minimum sehingga semua orang akan merasa mudah untuk mengajukan pembentukan PT.
“Pembentukan koperasi dipermudah. Jumlahnya (anggota) hanya sembilan orang saja untuk koperasi sudah bisa dibentuk. Kita harapkan akan makin banyak koperasi-koperasi di Tanah Air
Urusan sertifikasi halal juga disinggung dalam UU tersebut. Kini, UMK yang bergerak di sektor makanan dan minuman dapat mengajukan sertifikasi halal untuk produk-produknya dengan biaya ditanggung oleh pemerintah. Dengan kata lain, UU Cipta Kerja memberikan jaminan kepada para pelaku UMK untuk mendapatkan sertifikasi halal secara cuma-cuma.
Proses perizinan lainnya yang hendak disederhanakan melalui UU Cipta Kerja ini ialah izin bagi kapal nelayan penangkap ikan untuk dapat beroperasi. Kepala Negara menjelaskan bahwa perizinan tersebut akan semakin dimudahkan dengan pengurusan di satu pintu.
“Kalau sebelumnya harus mengajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, dan instansi-instansi yang lainnya, sekarang ini cukup dari unit di KKP saja,”
Aturan tersebut diharapkan dapat semakin memudahkan para nelayan kecil dan memajukan industri perikanan di Tanah Air.
Muara dari keseluruhan penyederhanaan regulasi yang berbelit dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada para pelaku UMK tersebut ialah untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.
“Ini jelas karena dengan menyederhanakan, memotong, dan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik maka pungutan liar dapat dihilangkan.
UU Cipta Kerja Permuda Rakyat Kecil Membuka Usaha Baru,(”OMNIBUS LAW ”) “Memudahkan masyarakat, khususnya Usaha Mikro Kecil (UMK) untuk membuka usaha baru. Perizinan usaha Pembentukan Perseroan untuk UMK tidak Terbatas (PT) dipermudah, diperlukan lagi, tidak ada lagi pembatasan pendaftaran. modal minimum Koperasi dipermudah, makanan orang minuman, sertifikasi koperasi sudah bisa halalnya dibiayai pemerintah, dibentuk. alias gratis. ljin kapal nelayan penangkapan misalnya, sebelumnya harus mengajukan KKP, Kemenhub Substansi sekarang ini cukup dari unit KKP saja” Hormat Saya Praseden RI Joko Widodo (Jumat, Jakarta 9 Oktober 2020)(Arry)
(Redaksi :YP.COM Oktober 2020)

Facebook Comments
0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *