Potret Buram Otonomi Khusus (Otsus) 2001 Jilid Pertama di Tanah Papua

Tampak salah satu Pasar tradisional Di pegunungan Tengah Papua

“TANPA PROTEKSI KEWILAYAHAN, OTSUS MENJADI KEBIJAKAN DESTRUKTIF”

Tampak pasar tradisonal di Kota Wamena

YOUTEFAPOST.COM,-(JAYAPURA),-Telah menjadi Perdebatan Publik (polemik) antara Rakyat Papua dan Pemerintah Republik Indonesia, tarik-menarik pro dan kontra tentang Kebijakan Otsus Papua dan Pemekaran Daerah Otonom Baru.
Kenyataan dari pengalaman implementasi Otsus yang telah memasuki tahap akhir (21 tahun), dan otsus itu sendiri telah melahirkan satu daerah otonom provinsi, dan sekian banyak daerah otonom kabupaten-kota di tanah Papua, namun tidak memberikan manfaat, atau nilai tambah terutama dalam meningkatkan taraf hidup orang asli Papua dan proteksi kewilayahan.
Tanah hutan dan air yang mendasari kehidupan dan mempunyai nilai sakral bagi masyarakat adat Papua, telah menjadi penguasaan negara melalui kebijakan pemerintah pusat dan didukung pemerintah daerah, diperuntukkan bagi kepentingan pebisnis (kapitalisme).
Angka kemiskinan yang tinggi, dibarengi jumlah pengangguran yang meningkat dari tahun ketahun, diikuti populasi penduduk Orang asli Papua yang semakin minoritas, termarginalisasi diatas negerinya sendiri, dan juga arus masuk orang dari luar Papua (mobilitas penduduk) yang meningkat dalam hitungan waktu terjadi diluar kontrol,
Seharusnya ada Proteksi Kewilayahan berdasarkan Undang-undang Otsus Papua. Namun kenyataannya tidak ada satupun Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) dan Peraturan Daerah khusus (Perdasus), maupun Kebijakan Pemerintah Pusat yang dibuat untuk Proteksi Kewilayalahan berdasarkan Kewenangan Undang-undang Otsus Papua.
Proteksi Kewilayahan adalah indikator utama yang mendorong orang asli Papua bereaksi terhadap berbagai Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia, menjadi dasar kecurigaan yang dipandang sebagai “Kebijakan Destruktif” terhadap ”Eksistensi Pribumi Papua” diatas tanah leluhur mereka West Papua.(Kgr)
Gambar Ilustrasi: Otsus telah dilaksanakan lebih dari 20 tahun, namun kenyataannya mama-mama Papua masih berjualan diatas tanah, dan kehidupan mereka tidak berubah masih tetap tradisonal, bahkan telah bergeser mundur setelah Otsus diterapkan di West Papua…(Pemerhati Masalah otsus Papua : Kristian Griapon)

Facebook Comments
0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *