Ketua DPR Papua John Banua Rouw (JBR) Menerima Aspirasi karyawan Buruh Moker PT Freeport Indonesia

Ketua DPR Papua John Banua Rouw Saat Menerima Aspirasi Karyawan Buruh PT Freeport Indonesia Yang Di PHK " MOKER" Selasa 28 /07 2020 Diruang Pansus DPRP

Tampak Foto bersama Ketua DPRP JBR Bersama Karyawan Moker PT Freeport Indonesia.

YOUTEFAPOST.COM, -(JAYAPURA), – Untuk melanjutkan Aspirasi kemanusiaan Karyawan Moker PT Freeport sudah Dimenangkan Pada PTUN Kepada Pihak Managemen PT. Freeport Pada Nota II Kepada Pihak Ketenagakerjaan Provinsi Papua Selasa (28/7/2020), Bertempat Di Gedung DPR Papua Kembali Bertemu Karyawan buruh PT Freeport Mogok Kerja dan Ketua DPR Papua bersama Anggota Yang menagani Masalah Aspirasi Tersebut.

Pertemuan karyawan (buruh) Mogok Kerja PT Freeport sudah dibuat dalam Bentuk Siaran Persnya Dengan nomor surat yaitu :
Nomor : 007/SP-LBH-Papua/2020.

Alasan Penolakan :
Permohonan Fiktif Positif 8.300 Buruh PT.Freeport Indonesia Oleh “Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Bertentangan Dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 Junto Perma Nomor. 8 Tahun 2017.”

“Sidang Fiktif Positif Di PTUN Jayapura Antara 8.300 Buruh Mogok Kerja PT.Freeport Indonesia Melawan Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Papua Terasai Seperti Sidang Antara 8.300 Buruh Mogok Kerja PT.Freeport Indonesia Melawan PT.Freeport Indonesia Di Pengadilan Hubungan Industrial”

Untuk dikatahui bahwa Pemeriksaan Permohonan Fiktif Positif atas tidak dikeluarkannya Nota Pemeriksaan II oleh Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Papua di PTUN Jayapura dimulai dari tanggal 25 Juni 2020 hingga putusannya pada tanggal 14 Juli 2020. Dalam pemeriksaannya Pemohon diwakili oleh Emanuel Gobay, S.H., MH dkk dari LBH Papua dan Termohon diwakili oleh Albert Bolang, S.H dan Pegawai Disnaker Propinsi Papua.
Sejak awal persidangan kuasa hukum Termohon tidak hadir selanjutnya, Kuasa Hukum Termohon mulai hadir pada sidang kedua. Dengan melihat status kuasa hukum Termohon yang perna menjadi kuasa hukum PT.Freeport Indonesia dalam kasus lain maka Kuasa Hukum Pemohon sempat menyatakan keberatan dengan Kausa Hukum Termohon. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi konfik interes dalam melakukan pembelaan dalam perkara ini sebab PT.Freeport Indonesia adalah pihak yang berkaiatan langsung dengan perintah dalam Nota Pemeriksaan I. Sekalipun demikian, Permintaan keberatan tersebut diabaikan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.
Kekhawatiran akan adanya Konflik Interes dalam pemeriksaan perkara ini mulai jelas terlihat dalam Jawaban Termohon atas Permohonan Pemohon yang intinya menyebutkan bahwa Perkara ini telah diproses pada Pengadilan Lain sebagaimana dalam Gugatan BPJS di PN Jakarta dan menyatakan bahwa PTUN Jayapura tidak berwenang mengadili Perkara ini namun yang berwenang adalah PHI padahal jelas-jelas persoalannya adalah Fiktif Positif bukan masalah PHK. Selain itu, dalam pembuktian mengingat Permohonan adalah tindakan Fiktif Positif yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Papua sehingga pihak pemohon melalui kuasa hukumnya menghadirkan bukti surat sebanyak 11 surat dan 1 Video Elektronik yang mayoritas berkaitan dengan objek fiktif positif dan saksi 3 orang saksi, yaitu : Aton Awom, Laurenzius Kadepa dan Yosepus Talakua yang mengetahui dengan pasti terkait objek Fiktif Positif. Sementara Termohon mengajukan beberapa alat bukti surat yang mayoritas adalah tindakan PT.Freeport Indonesia yang tidak ada kaitannya dengan Fiktif Positif dan 5 orang saksi, dimana 4 orang saksi merupakan Karyawan PT. Freeport Indonesia yang mayoritas tidak mengetahui terkait objek fiktif positif serta 1 orang saksi Pegawai Disnaker Kabupaten Mimika yang tidak mengetahui secara langsung terkait objek Fiktif Positif serta 1 orang ahli dari salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Jayapura yang tidak perna membuat karya ilmiah terkait sengketa Objek Fiktif Positif dalam Persoalan Ketenagakerjaan.
Berdasarkan uraian rentetan persidangan PTUN diatas sudah jelas menunjukan nuansa persidangan di PTUN Jayapura terasa seperti persidangan di PHI Jayapura. Fakta tersebut kemudian dikuatkan dengan Putusan Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.JPR pada PTUN Jayapura tanggal 14 Juli 2020 yang memutuskan : 1. Menolak Permohonan Termohon dan 2. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 269.000 dimana dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.JPR pada PTUN Jayapura disebutkan alasan putusannya dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya legal stending dari pemohon serta PTUN Jayapura tidak berwenang memeriksa perkara permohonan Fikif Positif.
Pada prinsipnya, Putusan PTUN Jayapura tidak membatalkan Nota Pemeriksaan I yang dibuat oleh Petugas Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Papua sebab pada prinsipnya melalui pertimbangan PTUN Jayapura tidak berwenang memeriksa perkara permohonan Fikif Positif membuktikan bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.JPR tidak memeriksa pokok perkara Permohonan Fiktif Positif yang dimohonkan. Sebaliknya berkaitan dengan Nota Pemeriksaan I yang dibuat oleh Petugas Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Papua dengan perintah “PT. Freeport Indonesia segera mengembalikan 8.300 Buruh untuk bekerja kembali dan membayar seluruh Upahnya sesuai Pasal 155 ayat (2), UU Nomor 13 Tahun 2003” sebagaimana dalam rekomendasi Nota Pemeriksaan I wajib dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia.
Sekalipun demikian putusannya, mengingat tindakan Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Papua yang tidak menerbitkan Nota Pemeriksaan II jelas-jelas bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya “asas tidak menyalahgunakan kewenangan” sebagaimana distur pasal 10 ayat (1) huruf e, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan “asas pelayanan yang baik” sebagaimana diatur pada pasal 10 ayat (1) huruf h, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian atas tindakan tersebut jelas-jelas membuktikan bahwa Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Papua melanggar Pasal 8 ayat (2), UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Atministrasi Pemerintah dan atas tindakan tersebut maka Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Papua wajib mendapatkan sangksi sebagaimana diatur pada Pasal 80 ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Secara khusus berkaitan dengan dalil Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.JPR terkait tidak berwenangnya PTUN Jayapura dalam memeriksa perkara permohonan Fikif Positif sesunguhnya sangat bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 junto Permaker Nomor 1 Tahun 2020 junto UU Nomor 30 Tahun 2004 junto Perma Nomor 8 Tahun 2017. Atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.JPR sangat tidak professional dalam memeriksa perkara permohonan Fiktif Positif yang diajukan oleh Pemohon sebab tidak ada yurisprudensi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Militer yang menyatakan berwenang mengadili objek Fiktif Positif kecuali Pengadilan Tata Usaha Negara. Atas dasar itu, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.JPR bertentangan dengan Prinsip Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan berpengalaman di Bidang Hukum sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat (2), UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Melalui fakta tindakan yang bertentangan tersebut secara langsung membuktikan bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.JPR telah melanggar Prinsip Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya diatas kegiatan lain secara professional sebagaimana diatur pada Angka 10.3, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
Berdasarkan uraian panjang diatas, kami LBH Papua selaku kuasa hukum Pimpinan Cabang Federasi Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Perkerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Mimika menegaskan kepada :
1. PT. Freeport Indonesia segera mengembalikan 8.300 Buruh untuk bekerja kembali dan membayar seluruh Upahnya sesuai Pasal 155 ayat (2), UU Nomor 13 Tahun 2003” sebagaimana dalam rekomendasi Nota Pemeriksaan I wajib dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia;
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Papua segera berikan sangksi atministrasi kepada Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Papua yang tidak menerbitkan NOTA PEMERIKSAAN II ATAS PERMASALAHAN PT FREEPORT INDONESIA;
3. Ketua Komisi Yudisial segera memeriksa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 2/P/FP/2020/PTUN.JPR pada PTUN Jayapura yang bertentangan dengan pasal 5 ayat (2), UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan jelas-jelas melanggar Angka 10.3, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Demikian siaran pers ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
Jayapura, 14 Juli 2020
Hormat Kami
Kuasa Hukum Pimpinan Cabang Federasi Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Perkerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Mimika.
Hal tersebut langsung dibuat dan diterima oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua Emanuel Gobay, SH, MH.

Dalam Kesempatan Saat ditemui Ketua DPR Papua John Banua Rouw mengatakan bahwa kedatangan Karyawan Buruh Moker PT.Freeport ini karena mereka merasa Kurang Puas terkesan karena kurang adanya keberpihakn pemerintah Provinsi Papua Dinas Ketenaga kerjaan kepada mereka tetapi malah masih berat Kepada Perusahan PT Freeport, Ujar JRB.
Lanjut kata Ketua DPRP oleh sebabnya sebagai wakil rakyat kami Akan melanjutkan aspirasi Mereka Dengan Memanggil Pihak-pihak Terkait yakni komisi satu DPRP DisnakerPapua, Biro Hukum LBH Papua Untuk sama-sama duduk bicara untuk Mengambil Jalan Keluar (solusi). Sesuai dengan fakta-fakatanya dan membentuk pansus Khusus,” Tambahnya.

Ditempat yang sama Ketua LBH Papua Emanuel Gobay,SH M.Hum saat ditemui Wartawan Youtefapost.com Mengatakan ada 3 hal penting dalam aspirasi tersebut yaitu :. Mempertanyakan Hasil kerja Pansus Kemanusiaan Yang dibentuk DPRP Tahun2018 Untuk Tangani Masalah Buruh Moker PT Freeport Indonesia. Kami Minta DPRP Mengawasi Implementasi Nota Pemeriksaan I Oleh PT Freeport Indonesia. dan DPRP Bentuk Pansus Khusus Untuk Menangani Kasus Buruh Moker PT Freeport Indonesia.”Tandasya….(edo)
-(Editor : Sonny)

Facebook Comments
0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *