Sebelas Raperda Tahun 2020 Berhasil Diselesaikan BAPEMPERDA DPR Papua” Dalam Sebulan

Tampak Wakil Ketua I DPRP DR. Yunus Wonda, SH. M.Hum didampaingi Ketua Panitia dan Sekwan Menutup Acara BAPEMPERDA Bertempat Di Horison Kotaraja Kota Jayapura Papua

YOUTEFAPOST.COM, -(JAYAPURA), -Bertempat Di Horison Kotaraja,(21/07 2020) Selasa Kemarin, Kurang lebih sebulan melakukan Pembahasan, akhirnya semua kegiatan Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua dapat diselesaikan dan ditutup secara resmi oleh Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda, didampingi Ketua Bapemperda DPR Papua, Emus M Gwijangge dan Sekretaris Dewan DPR Papua, DR. Juliana J.Waromi, SE.M.Si.

Dan dari hasil rapat kerja (Raker) Bapemperda DPR Papua kurang lebih satu bulan ini, Bapemperda DPR Papua Berhasil menyelesaikan pembahasan dan penyusunan 11 rancangan peraturan daerah (Raperda) tahun 2020.

Inilah 11 raperda yang telah rampung dibahas dan disusun ialah, Raperdasi Tentang Pertanggungjawaban Anggaran dan Pendapatan Belanja Tahun Anggaran 2019 (Eksekutif), Raperdasi Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Eksekutif), Raperdasus Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Eksekutif), Raperdasu Tentang Kampung Adat (Eksekutif), Raperdasi Tentang Pengelolaan Kehutanan di Provinsi Papua (DPRP), Raperdasi Tentang Perlindungan dan Pengembangan Danau di Papua (DPRP), Raperdasus Tentang Perubahan Raperdasus Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Perlindungan dan Pembinaan Kebudayaan Asli Papua (DPRP), Raperdasi Tentang Bantuan Pengembangan Lembaga Pendidikan Swasta di Provinsi Papua (DPRP), Raperdasi Tentang Perubahan Raperdasi Nomor Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS (DPRP), Raperdasi Tentang Perubahan Raperdasi Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional ke-XX Tahun 2020 di Provinsi Papua (DPRP), Raperda Tentang Bencana Non-Alam Penyakit Menular (DPRP).

Wakil Ketua I DPR Papua DR. Yunus Wonda, SH. MH mengatakan, pembahasan dan penyusunan raperda tahun 2020 merupakan langkah awal. Karena harus dilakukan kajian publik ke 5 wilayah adat Papua.

Kami pimpinan dewan (DPR Papua) menutup secara resmi rapat kerja Bapemperda, hampir 20 hari mereka bekerja melakukan penyusuanan dan pembahasan raperda,” kata Yunus Wonda kepada sejumlah wartawan usai menutup kegiatan Raker Bapemperda DPR Papua.

Untuk itu Ungkap Yunus Wonda, mewakili pimpinan DPR Papua, pihaknya menyampaikan apresiasi ke pimpinan dan anggota Bapemperda, dan staf sekertariat DPR Papua serta tenaga ahli yang telah bekerja selama hampir 20 hari.

“Jadi ada 11 raperda yang terdiri dari 6 raperdaus 5 raperdasi,” imbuhnya.

Lanjut diikatakannya, jika raperdasi dan raperdasus yang telah rampung dibahas dan disusun telah disahkan menjadi peraturan daerah (Perda), maka langkah selanjutnya adalah melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Namun kata Yunus Wonda, berkaca dari pengalaman sebelumnya, ada beberapa raperdasus yang terlebih khusus berbicara tentang perlindungan khusus OAP tidak direspon, Kita belajar dari pengalaman raperdasus yang dikirim ke pusat, itu ada beberapa yang ditahan,” ujar Politikus Partai berlambang Mercy ini.

Untuk itu, Yunus Wonda berharap, kedepan semua rancangan yang telah dilakukan DPR Papua, direspon oleh pemerintah pusat.
Tapi kalau memang ada kekurangan harus disampaikan, sehingga DPRP bisa menarik dan merubahnya,” tuturnya.

Sebagai contoh, terkait undang-undang 21 tahun 2001, dimana pusat meminta Pemprov Papua menyiapkan beberapa perdasi dan perdasus. Namun, setelah disiapkan tidak direspon oleh pemerintah pusat.

“Sedangkan yang biasa-biasa dan datar direspon tapi yang terkait perlindungan khusus OAP, sering kali tidak direspon bahkan ditahan. Ini cara-cara yang tidak bagus. Disatu sisi kita dibilang harus melaksanakan Otsus, tapi disisi lain hampir semua kewenangan Otsus itu kayak di pangkas satu persatu,” ungkapnya.

Sementara, Sekwan DPR Papua, DR. Juliana J. Waromi, SE.M.Si dalam sambutannya pada penutupan Raker Bapemperda DPR Papua mengatakan, suatu keharusan bahwa proses-proses penyusunan dan pembahasan suatu peraturan daerah dengan tahapan awal yang saat ini telah selesai dilaksanakan, sebagaimana.(*****)
-(Lap.Andre/Editor: Sonny)

Facebook Comments
0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *