Depdagri RI Seharusnya Juga Mengakomodir Partai Lokal Papua Pada Kursi Legislatif Dewan karena Sesuai UU No.21 Tahun 2001 .Otsus Papua

Sesuai dengan mekanisme Undang Undang Otsus Papua Partai Lokal papua Juga harus Terlibat Pada Kursi Dewan Perwakilan Rakyat

“Pembentukan Partai Lokal Pemerintah Pusat dimintah Jangan ada Diskriminasi, antara Papua dan Aceh”

YOUTEFAPOST.COM,-(JAYAPURA),-Keberadaan Partai Lokal di Papua yang telah terakomodir didalam Undang undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dimana termuat dalam Pasal 28 yang merupakan bagian dari bab VII yang mengatur mengenai bagaimana (OAP) dapat membentuk Partai Politik dan Ikut serta sebagai peserta pemilu legislatif maupun dalam mencalonkan figur calon presiden dan wakil presiden di masa depan.

Hingga saat ini kurang lebih 20 tahun masih terus di Perjuangkan Rakyat Papua yang telah membentuk Partai Lokal Papua bersatu dibawa pimpinan ketua umum Krisman Fonataba dengan terus meminta dukungan DPR Papua dan Pemerintah Provinsi Papua, Jumat 18 Juli 2020 mereka mendatangi Gedung parlemen Papua dan di terima langsung oleh Anggota Komisi 1 DPRP di ruang Badan Anggaran.

Terkait Pendirian Partai Lokal di Papua akan di masukan juga dalam satu materi khusus yang akan di bicarakan didalam rencana Revisi Undang undang nomor 21 tentang Otonimi Khusus Papua tahun 2001 dimana kita Lihat bersama bahwa dari Semua isi undang undang Otsus untuk mengakomodir kepentingan OAP yang di Akomodir Hannya Majelis Rakyat Papua (MRP) yang sudah berjalan, sedangkan Partai Lokal,Komisi Rekonseliasi(KKR), Kompensasi buat masyarakat Korban dan Pelurusan sejarah semua ini tidak di akomidir,walaupun sama sama telah di muat di dalam Undang undang Otonomi Khusus Papua Tahun 2001 Untuk di jalankan tetapi hingga hari ini tidak ada Perhatian serius Pemerintah, untuk itu Anggota Komisi satu DPR Papua Emus Gwijange berharap agar Dua atau Tiga Bulan kedepan Pemerintah Pusat dapat menanggapi Apa yang telah di perjuangkan oleh Rakyat Papua seperti pendirian Partai Lokal yang saat ini masih terus di Perjuangkan dengan berbagai cara sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia,”Ujar Ketua Bapemperda DPRP Emus Gwijange kepada Wartawan di Ruang Banggar DPR Papua.

Sementara itu Deki Nawipa mengatakan bahwa ini merupakan harga diri Orang Papua, karena negara’memberi Undang undang Otonomi Khusus Tahun 2001 agar dapat dinikmati Orang Asli Papua (OAP) yang mana didalamnya terdapat beberapa Aitem penting yang bisa memproteksi OAP salah satunya Pembentukan Partai Lokal di Papua, tetapi hingga hari ini pembentukan Partai Lokal di Papua belum bisa diakomodir Pemerintah Pusat, walaupun di tingkat Provinsi sudah di Buat dalam bentuk Perdasus tahun 2016 lalu dengan mempertimbangkan semua aspek dan tidak melanggar Undang undang di atasnya,”Ujar Deki Nawipa Legislator Partai Berkarya Papua.

Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Pusat dalam melihat Persoalan di Dua Provinsi yang mendapat Hak Kekususan seperti Nangroe Aceh Darussalam dan Papua ada terjadi Diskriminasi dia mencontohkan Mengapa Partai Lokal di Ace bisa diakomodir tetapi Papua tidak bisa diakomodir walaupun sudah diperjuangkan berdasarkan Aturan yang berlaku di Indonesia, alasannya apa tanya Deki’ Pemerintah Pusat kan mempunyai kewenangan untuk mengesahkan,”Pintanya.

Untuk itu Sebagai Anggota DPR Papua, Kata Deki Nawipa kami akan mendorong terus Partai lokal, Karena terkait Partai Lokal,DPRP sudah berbuat yang terbaik dengan melahirkan Perdasus tahun 2016 lalu, dan telah di Dorong ke Jakarta tetapi tidak dapat respon yang baik hingga Perjalanan Otsus di Papua sudah mau berakhir.(***)
(-Penulis : Andre. F)
(-Editor : Sonny. RM)

Facebook Comments
0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *