Untuk Menghilangkan Rasa Kepanikan Warga Sipil Di Kabupaten “Nduga” Presiden Jokowi Diminta Untuk Membatasi Masuknya Militer Indonesia Di Papua.

tampak operasi Milter di Papua

YOUTEFAPOST.COM, —(JAYAPURA),- Paskalis Kossay, Tokoh dan Intelektual Papua meminta agar presiden Joko Widodo segera menarik semua pasukan militer yang sedang beroperasi di wilayah konflik di Papua.

Desakan tersebut disampaikan Kossay karena, menanggapi penembakan yang diduga dilakukan militer Indonesia di Nduga, pada Sabtu 18 Juli kemarin.

Menurutnya, kasus-kasus penembakan yang korbankan warga sipil di Tanah Papua merupakan bukti operasi militer yang dilakukan militer bukan untuk mengejar TPNPB melainkan mengorbankan rakyat sipil .

“Hal ini terbukti dimana Sabtu 18 Juli 2020 aparat telah menembak mati dua warga sipil di Keneyam, Kab. Nduga, Papua,” tegasnya kepada suarapapua.com pada Sabtu (19/7/2020) malam di Kota Jayapura.

Dia menjelaskan, selama dua tahun operasi di daerah Nduga sudah dua ratusan jiwa rakyat sipil yang menjadi korban tembak mati , seluruh infrastruktur sosial , ekonomi dan perkampungan masyarakat hancur, arus pengungsian sudah tidak terkendali sampai hari ini.

“Untuk itu saya mendesak Presiden Jokowi agar segera menarik pasukan dari daerah konflik tanpa syarat. Karena rakyat Nduga dan rakyat papua pada umumnya adalah warga negara Indonesia. Tetapi negara secara masif dan sistematis sedang memusnahkan orang asli Papua melalui operasi militer yang tidak terukur dan terarah berhadapan dengan musuhnya TPNPB,” tegas Kossay.

Menurut dia, Rakyat Nduga , Intan Jaya dan juga beberapa Kabupaten lainnya sudah banyak menjadi korban keganasan militer diantaranya korban anak dan perempuan.

“Sungguh sangat memprihatinkan, aparat negara yang seharusnya melindungi rakyat sebaliknya membantai rakyatnya sendiri. Keadaan seperti ini kita patut pertanyakan, rakyat papua ini masih rakyat Indonesia atau bukan? Semua rakyat jangan dianggap lawan bagian dari TPN OPM,” ujarnya.

Jika operasi militer masih terus dipertahankan, lanjut Kossay, secara sadar atau tidak sadar negara sedang membasmi suatu etnis.

“Ini sangat berbahaya. Karena berbagai pihak para tokoh masyarakat sampai pemerintah daerah papua sejak dua tahun lalu sudah berteriak agar segera tarik pasukan militer dari Tanah Papua. Tapi Presiden Jokowi tidak pernah merespon. Operasi militer dibiarkan terus berlangsung dengan terus kirim militer ke Papua,” tegasnya.

Kata dia, dampak dari pengiriman pasukan militer ke Papua itu menyebabkan rakyat menjadi ketakutan luar biasa.

“Rakyat sipil tidak bebas bergerak. Semua pergerakan rakyat dipantau ketat dan salah melangkah sedikit menjadi sasaran tembak aparat. Kondisi begini tidak bisa dibiarkan lama,” tegas Kossay.

Sehingga, Kossay meminta agar Presiden Republik Indonesia segera menarik semua pasukan yang beroperasi di Tanah Papua. Kemudian, kata dia, negara harus bertanggung jawab memulihkan kondisi daerah supaya aktivitas pembangunan daerah segera dinormalkan.

“Jika aparat terus dikirim ke Papua dan operasi militer terus berjalan di Tanah Papua, maka rakyat Nduga dan beberapa daerah konflik lain akan tertinggal dari perkembangan kemajuan jaman,” pungkasnya.

Seperti diberitakan media ini, dua warga sipil diduga telah ditembak mati oleh anggota TNI di ibu kota Kab. Nduga, Papua pada 18 Juli 2020. Kedua korban tersebut merupakan anak dan ayahnya yakni Elias Karunggu (40) dan Seru Karunggu (20) anak dari Elias Karunggu.

Dalam laporannya, Egianus Kogeya menyatakan dirinya bersama anggotanya sedang mengikuti dan sudah mengetahui bahwa penembakan terhadap dua warga sipil pengungsi tersebut dilakukan oleh militer Indonesia.

“Kami kesal terhadap sikap pemerintah Indonesia melalui aparatnya yang telah menembak mati dua warga sipul,” tulis Egianus dalam laporannya.

Hingga berita ini diturunkan, terkait dengan informasi ini, Kapolda Papua, Irjen Pol Paulus Waterpauw saat dikonfirmasi Suara Papua dengan mengirim pesan kepadanya lewat whatsapp meski telah dibaca, belum dijawab.

Kabid Humas Polda Papua, Kombespol Ahmad Kamal yang dikonfirmasi lewat whatsapp juga belum direspon.

Selain itu, Kepala Dinas Penerangan (Kapendam) Kodam XVII Cenderawasih, Letkol. Arm Reza Nur Patria saat dikonfirmasi suarapapua.com pada Minggu malam mengatakan dirinya baru mendapat informasi tersebut.

“Sementara sedang dicek terkait berita tersebut. Bila ada perkembangan, akan disampaikan,” katanya.(***)
-Penulis Arnold Belau Suara Papua .Com/ Editor : Sonny.YP)

Facebook Comments
0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *