Karyawan Mogok Kerja (Moker) PT. Freeport Terus Mendesak Disnaker Papua Untuk Melanjutkan Tugasnya

Foto Bersama Karyawan Mogok Kerja (MOKER) PT FREEPORT INDONESIA Saat Jumpa Pers Bersama Wartwawan Dikantor LBH Papua

Tampak Jubir Karyawan Moker PT Freeport Indonesia Wilayah Jayapura Anton Awom bersama Joseph Talakua Saat Konfrensi Pers Dikantor LBH Abepura

Kurang adanya keberpihakan pemda provinsi (DISNAKER) terhadap Nasib Orang Asli Papua (OAP) Dinegerinya Sendiri Sesuai dengan Visi Misi Gubernur “Papua Bangkit Mandiri Sejahtera dan Berkeadilan”
YOUTEFAPOST.COM,-(JAYAPURA), – Perjuangan Mogok Kerja 8.300 Buruh PT. Freeport Indonesia sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan Juli 2020 terjadi akibat gagalnya Perundingan antara PT. Freeport Indonesia dengan Buruh PT. Freeport Indonesia terkait penerapan Program Furlogh secara sepihak pasca diberlakukannya PP Nomor 1 Tahun 2017. Akibat sikap Manajemen PT. Freeport Indonesia yang tidak memberikan ruang untuk perundingan sehingga pada tanggal 20 April 2017, PUK FSP KEP SPSI PT.FI menyampaikan surat pemberitahuan mogok kerja kepada pihak perusahaan, Disnakertrans Kabupaten Mimika selanjutnya mulai melakukan mogok kerja sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai saat ini (Juli 2020).

Selama itu telah banyak upaya yang dilakukan oleh 8.300 Buruh Mogok Kerja PT.Freeport Indonesia baik di Timika, Jayapura dan Jakarta. Salah satunya upayanya adalah mengadukan pelanggaran norma-norma ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT.Freeport Indonesia atas 8.300 Buruh Mogok Kerja PT.Freeport Indonesia kepada Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Papua sehingga Kepala Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Papua menerbitkan Surat Nomor : 802/419, tertanggal 25 Maret 2019 yang memerintahkan 2 (dua) orang Pengawas Ketenagakejaan Propinsi Papua untuk MEMERIKSA MAUPUN MENGUJI NORMA-NORMA KETENAGAKERJAAN DI PT. FREEPORT INDONESIA yang hasilnya tertuang dalam Nota Pemeriksaan I yang dikeluarkan pada tanggal 16 Desember 2019 yang intinya memerintahkan PT. Freeport Indonesia : 1). Saudara diwajibkan untuk menyelesaikan permasalahan ini dijalur UU Nomor 2 Tahun 2004 sampai dengan mendapatkan putusan tetap dari Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial; dan 2). Selama putusan lembaga penyelesaian perselisian hubungan industrial belum ditetapkan baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2), UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sekalipun demikian sampai saat ini, PT. Freeport Indonesia belum melaksanakanan satupun perintah Nota Pemeriksaan I diatas. Hal itu dapat terjadi begitu saja akibat nihilnya pengawasan oleh Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Papua atas implementasi Nota Pemeriksaan I sesuai dengan ketentuan Permennaker Nomor 1 Tahun 2020. Melalui fakta itu sudah dapat disimpulkan bahwa “nasib 8.300 Buruh Mogok Kerja PT.Freeport Indonesia diabaikan oleh Pemerintah dan PT. Freeport Indonesia sejak tahun 2017 – 2020”. Atas putusan PTUN Jayapura yang menolak permohonan Fiktif Positif dalam rangka penerbitan Nota Pemeriksaan II dengan dalil PTUN Jayapura tidak berwenang mengadilan permohonan fiktif positif itu semakin menjelaskan fakta pengabaian nasib 8.300 Buruh Mogok Kerja PT. Freeport Indonesia oleh Pemerintah dan PT.Freeport Indonesia sejak tahun 2017 – 2020.

Akibat tindakan diatas telah melahirkan banyak sekali korban baik hak hidup para buruh yang sakit akibat ketidakmampuan membiayai Biaya rumah sakit pasca diputuskannya BPJS milik para buruh yang telah dikumpulkan sepanjang buruh bekerja, hak atas pendidikan anak-anak buruh terancam putus akibat diputuskannya hak atas buruh sikap PT. Freeport Indonesia, bahtera rumah tangga para buruh juga terbongkar akibat kurangnya kesejahteraan dalam rumah tangga pasca diputuskannya upah buruh dan masih banyak lagi dampaknya.

Dalam rangka menjelaskan seluruh proses persoalan 8.300 Buruh Mogok Kerja PT.Freeport Indonesia sejak sebelum mogok kerja, saat mogok kerja, upaya selama mogok kerja, dampak-dampak selama mogok kerja, putusan PTUN Jayapura hingga perintah Nota Pemeriksaan I kepada PT. Freeport.
Dalam Konfrensi Pers Bertempat di Kantor LBH Kamis,16/07/20 kemarin terus mendesak Pihak Disnker Papua Untuk Melanjut Nota II yang telah disampaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura agar dlianjutkan kepada Menagemen PT Freeport Indonesia, Ungkap Anton Awom Juru Bicara Karyawan Moker Jayapura yang di dampingi oleh Rekannya Joseph Talakua dan disaksikan oleh Direktur LBH Papua Emanuel Gobay..(***)
Editor/ Pewarta : – Sonny)

Facebook Comments
0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *