PTUN Jayapura Diminta Segera Memerintahkan Pengawas Disnaker Papua Guna Menerbitkan Nota Pemeriksaan II Atas Masalah PT Freeport Indonesia

Karyawan Moker PT Freepor Indonesia yang Di terlantarkan

Siaran Pers
Nomor : 006/SP-LBH-Papua/2020
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA SEGERA MEMERINTAH PENGAWAS KETENAGAKERJAAN PROPINSI PAPUA TERBITKAN NOTA PEMERIKSAAN II ATAS PERMASALAHAN PT FREEPORT INDONESIA
“Mogok Kerja yang dilakukan oleh 8.300 Buruh PT. Freeport Indonesia, sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segera mengembalikan 8.300 Buruh untuk bekerja kembali dan membayar seluruh Upahnya sesuai rekomendasi Nota Pemeriksaan I”
Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan sebagaimana diatur pada pasal 137, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sesuai dengan ketentuan Mogok Kerja tersebut, perlu diketahui bahwa Perjuangan Mogok Kerja yang dilakukan oleh 8.300 Buruh PT.Freeport Indonesia sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan Juli 2020 dilakukan akibat gagalnya Perundingan antara PT.Freeport Indonesia dengan Buruh PT.Freeport Indonesia yang diketahui melelui surat manajemen PT.Freeport Indonesia tertanggal 25 Februari 2017, 14 Maret 2017, 24 Maret 2017 dan akhirnya pada tanggal 12 April 2017 yang difasilitasi oleh Dirjen PHI di Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta dimana dalam pertemuan tersebut PUK SPKEP SPSI PTFI, Dinas Tenaga Kerja Kab. Mimika dan Kementerian Ketenagakerjaan secara bersama sama meminta kepada Management PTFI untuk menghentikan Furlogh tapi Management PTFI berkeras tetap melanjutkan program tersebut. Akibat sikap Manajemen PT. Freeport Indonesia diatas sehingga pada tanggal 20 April 2017, SPSI PT.FI menyampaikan surat pemberitahuan mogok yang dikirimkan kepada pihak perusahaan, Disnakertrans Kabupaten Mimika selanjutnya mulai melakukan mogok kerja sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai saat ini (Juli 2020). Berdasarkan penjelasan diatas sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa Perjuangan Mogok Kerja 8.300 Buruh PT.Freeport Indonesia telah dilakukan sesuai dengan mekanisme mogok kerja yang diatur pada Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2), UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Fakta Mogok Kerja secara sah yang dilakukan oleh 8.300 Buruh PT.Freeport Indonesia itu dikuatkan dengan Surat Dinasker Propinsi Papua Nomor : 560/1271, tertanggal 12 September 2018 yang menegaskan bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan bukti fisik yang diterima maka Mogok Kerja yang dilakukan sah sesuai dengan peraturan perundang-undang” serta Surat Penegasan Gubernur Papua, Nomor 540/14807/SET, tertanggal 19 Desember 2018 yang menegaskan bahwa “Mogok kerja yang dilakukan pekerja PT. Freeport Indonesia, Privatisasi, Kontraktor dan Sub Kontraktor sejak 1 Mei 2017 telah sesuai dengan Pasal 137 dan Pasal 140, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaa maka Gubernur Papua menegaskan PT.FREEPORT INDONESIA, PRIVATISASI, KONTRAKTOR DAN SUB KONTRAKTOR AGAR MEMPEKERJAKAN KEMBALI DAN MEMBAYAR HAK-HAKNYA SEBAGAIMANA MESTINYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”. Jauh sebelum surat-surat diatas diterbitkan, PC SP KEP SPSI Kab. Mimika mengirimkan Surat Nomor : 560/800/2017 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika yang intinya meminta penetapan mogok kerja dan pemeriksaan norma ketenagakerjaan selanjutnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika menerbitkan Surat Nomor 560/800 /2017, tertanggal 28 Agustus 2017 yang menegaskan bahwa “Fourloungh tidak dikenal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003. Selain itu, terkait permasalahan mogok kerja yang sedang berlangsung akan menugaskan kepada Pegawai Pengawas untuk melakukan pemeriksaan ketenagakerjaan khusus ke PT.Freeport Indonesia”. Surat tersebut kemudian dijawab dengan menerbitkan Surat Perintah Dinas Tenaga Kerja Propinsi Papua Nomor : 802/419, tertanggal 25 Maret 2019 yang intinya memerintahkan 2 (dua) orang Pengawas Ketenagakejaan Propinsi Papua untuk MEMERIKSA MAUPUN MENGUJI NORMA-NORMA KETENAGAKERJAAN DI PT. FREEPORT INDONESIA DAN MEMBUAT LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KEPADA KEPALA DINAS TENAGA KERJA PROPINSI PAPUA.
Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dua orang pengawas ketenagakerjaan Propinsi diatas kemudian melahirkan Nota Pemeriksaan I yang tertuang dalam Surat Dinas Tenaga Kerja Nomor : 560/1455/2019 tertanggal 16 Desember 2019 yang ditujukan Kepada : Pimpinan Perusahaan PT. Freeport Indonesia. Untuk diketahui bahwa dalam nota pemeriksaan I diatas, secara tegas diperintahkan kepada PT. Freeport Indonesia untuk :
1) Saudara diwajibkan untuk menyelesaikan permasalahan ini dijalur UU Nomor 2 Tahun 2004 sampai dengan mendapatkan putusan tetap dari Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial;
2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisian hubungan industrial belum ditetapkan baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2), UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Berkaitan dengan pelaksanaan Nota Pemeriksaan I oleh PT.Freeport Indonesia “jangka waktu pelaksanaan Nota Pemeriksaan I diberikan batas waktu yang patut dan wajar paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Nota Pemeriksaan I diterima” sebagaimana diatur pada pasal 30 ayat (5), Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan namun sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan 14 Januari 2020 PT.Freeport Indonesia tidak menjalankan perintah Nota Pemeriksaan I. Selanjutnya “Dalam hal Nota Pemeriksaan I tidak dilaksanakan dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5), Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan Pemeriksaan wajib menerbitkan Nota Pemeriksaan II” sebagaimana diatur pada pasal 31, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan namun pada prakteknya Pengawas Ketenagakerjaan tidak menerbitkan Nota Pemeriksaan II. Fakta mekanisme yang tidak berjalan sesuai prosedur diatas membuktikan bahwa bahwa Pengawas Ketenagakerjaan tidak menjalan fungsi pengawasan terkait impelemetasi Nota Pemeriksaan I yang mewajibkan PT. Freeport Indonesia menjalankan dua hal diatas sehingga PC FSP KEP SPSI KAB.MIMIKA mengirimkan Surat Nomor : ORG. 010 / PC FSP KEP / SPSI / KAB.MIMIKA / III / 2020, Perihal Penerbitan Nota Pemeriksaan II, tertanggal 23 Maret 2020 namun sampai dengan tanggal 1 April 2020, Pengawas Dinas Keteragakerjaan Propinsi Papua belum juga menerbitkan Nota Pemeriksaan II sehingga dapat disimpulkan bahwa “Permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum” sesuai dengan ketentuan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana diatur pada pasal 53 ayat (3), Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Atas dasar permohonan dianggap dikabulkan secara hukum maka PC FSP KEP SPSI KAB.MIMIKA mewakili 8.300 Buruh Mogok Kerja PT.Freeport Indonesia mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana diatur pada pasal 53 ayat (4), Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Berdasarkan uraian panjang diatas, kami LBH Papua selaku kuasa hukum Pimpinan Cabang Federasi Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Perkerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Mimika menegaskan kepada :
1. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 2/P/FP/2020/PTUN.JPR memerintahkan Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Papua untuk mengeluarakan KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF TERKAIT PENERBITAN NOTA PEMERIKSAAN II ATAS PERMASALAHAN PT FREEPORT INDONESIA sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan junto Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengunakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan secara professional tanpa memandang bulu sesuai dengan prinsip persamaan didepan hukum;
2. Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Papua segera memberikan sangksi Tegas kepada Pengawas Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Papua tidak menerbitkan NOTA PEMERIKSAAN II ATAS PERMASALAHAN PT FREEPORT INDONESIA sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan junto Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Pemerintah Republik Indonesia dan PT.Freport Indonesia sebagai pihak utama yang mengorbankan nasib 8.300 Buruh PT. Freeport Indonesia akibat konflik kepentingan saham atas eksploitasi SDA Papua di Tembagapura wajib bertanggungjawab untuk memenuhi hak-hak 8.300 Buruh PT. Freeport Indonesia yang melakukan mogok kerja secara sah sesuai dengan Pasal 137 dan 140, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Demikian siaran pers ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.
Jayapura, 14 Juli 2020
Hormat Kami
Kuasa Hukum Pimpinan Cabang Federasi Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Perkerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Mimika
Emanuel Gobay, S.H., MH
(Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua)
Narahubung :
1. Kuasa Hukum : 082199507613
2. PC SPSI Mimika : 082238171909
Editor : SONNY YP.COM

Facebook Comments
0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *