Calon Bupati Perseorangan Tempuh Jalur Hukum Karena Merasa Di Rugikan KPUD Supiori

caleg bupati supiori

Foto kandidat Bupati Calon Perseorangan Kabupaten Supiori

YOUTEFAPOST.COM,-(-JAYAPURA), – Pasangan Bakal Calon Bupati Supiori dari jalur perseorangan Yotam Wakum-Ferry Mambenar menempuh jalur hukum lantaran keduanya merasa dirugikan akibat kinerja KPU Supiori yang dinilai tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dinyatakan Yotam Wakum kepada Arlisakadepolicnews.com melalui telepon selulurnya dari Kediamannya di Sorendiweri Supiori, Senin (13/07/2020).
Menurutnya, sikap tidak profesionalnya KPU Supiori itu terlihat melalui pembatalan keduanya dalam tahapan pilkada Supiori, dimana dalam syarat dukungan keduanya telah memperoleh dukungan melebihi dari jumlah yang diminta yakni 1.588 untuk calon perseorangan.
Namun pada saat pengecekan ulang pada 22-24 April 2020 keduanya dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan oleh KPU Supiori. “…Akibat kinerja KPU yang dipandang tidak profesional itu maka terjadi masalah ini”, ujarnya.
KPU Supiori diduga telah menghilangkan syarat dukungan milik pasangan Yotam Wakum-Ferry Mambenar sehingga akibat perbuatan tersebut pasangan muda ini dinyatakan tidak lolos. Merasa dipersulit untuk maju dalam proses pencalonan tersebut keduanya lalu mempersengketakan kasus ini ke jalur hukum.
Hal ini pun seperti terlihat pada surat Bawaslu Supiori No.001/LP/PB.33.16/VI/2020 tertanggal 02/07/2020 sebagai respons lembaga ini atas laporan pengaduan pasangan Yotam Wakum-Ferry Mambenar yang melaporkan tiga orang Komisioner KPU Supiori masing-masing Buziri Ronal Korwa, Piet Hein Wakum dan Paul Rumberkwan.
Dalam surat tersebut, Bawaslu Supiori meneruskan laporan ini kedua institusi resmi yang oleh amanat UU diberi mandat untuk menyelesaikan masalah ini yakni ke Kepolisian dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Kepada pihak Kepolisian Resort Surpiori, Bawaslu meneruskan laporan pengaduan itu dengan melaporkan tiga komisioner KPU Supiori tersebut dengan laporan diduga kuat melanggar perbuatan melawan hukum dengan sengaja menghilangkan hak seseorang menjadi calon bupati sebagaimana tertuang dalam UU No 10 tahun 2016 pasal 180 ayat 1.
Sedangkan ke DKPP Bawaslu meneruskan laporan itu dengan dalil bahwa selain melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana disangkakan pada pasal 180 ayat (1) Ketua dan 2 anggota KPU Supiori dinilai tidak jujur, tidak berakuntable, tidak berkepastian hukum, tidak tertib, tidak proporsional, dan tidak profesional sehingga dianggap telah melanggar Peraturan DKPP No 2 Tahun 2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
Selain melaporkan perkara ini ke Bawaslu Supiori, Pasangan Yotam Wakum-Ferry Mambenar pun telah melaporkan dugaan manipulasi ini ke Kepolisian Resort Supiori dengan Laporan Polisi No 25/VII/SPKT/Res. Supiori, tertanggal 03/07/2020 lalu dengan terlapor Buziri Ronal Korwa, Paul Rumbekwan dan Piet Hein Wakum dengan para saksi antara lain Samuel Awendu, SH, Nataniel Rajauw, Elisabeth Lekatompesih dan Ferry Mambenar yang diterima oleh Bripka Syarifuddin sebagai Kepala SPKT Regu II/B.
Terkait ini, Yotam Wakum dalam perbincangan dengan media ini, mengatakan bahwa pihaknya sangat menghargai dukungan masyarakat sehingga pihaknya harus berupaya untuk kembalikan dukungan dan aspirasi mereka melalui upaya penegakkan hukum untuk mendapatkan hak-hak politik yang telah dimandatkan masyarakat. “kita sangat menghargai dukungan rakyat sehingga kita wajib melaporkan tindakan penyimpangan ini ke pihak penegak hukum sehingga keadilan itu dapat diwujudkan di daerah ini.”, tegas Wakum. (*)
Editor : SONNY

Facebook Comments
0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *