Pemerintah Harus Mengevaluasi Keberadaan Pasukan Non-Organik di Papua

FOTO UCAPAN SELAMATA MENUNAIKAN IBADAH PUASA OLEH BAPAK YORIS REWEYAI ANGGOTA DPD RI 2020-2024

YOUTEFAPOST.COM

Rentetan kekerasan di Papua pasca peristiwa Nduga pada Desember 2018 lalu semakin meningkat. Hal itu bahkan sejalan dengan penambahan ribuan pasukan non-organik yang dikirim ke Papua yang berangsur-angsur sepanjang 2019. Pada saat yang sama, berbagai peristiwa kekerasan yang melibatkan aparat keamanan, masyarakat Papua maupun kelompok-kelompok yang disebut-sebut selama ini sebagai kriminal maupun separatis, justru semakin meningkat.

Pada awal tahun 2020, sejumlah peristiwa bahkan mengemuka di wilayah-wilayah yang selama ini dikenal sebagai objek-objek vital. PT. Freeport Indonesia yang terletak di Kabupaten Mimika berulang kali menjadi objek kekerasan. Seakan menunjukkan bahwa kebijakan penambahan pasukan di Papua justru menuai respons reaktif dan cenderung perlawanan dari kelompok kriminal ataupun mereka yang disebut-sebut sebagai kelompok separatis.

Sebagai Anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan Papua sekaligus Ketua Komite II DPD RI, saya memandang kondisi dan situasi ini memerlukan evaluasi secara menyeluruh. Ribuan pasukan non-organik yang sedang berada di Papua tidak lagi mampu memberi rasa aman. Tapi sebaliknya, mereka menghadirkan situasi yang semakin hari semakin mengkhawatirkan.

Rakyat Papua sedang menjadi objek dari persoalan akut yang selama ini tidak menemui solusi yang tepat. Mereka terkesan hanya cukup menerima apapun yang menjadi kebijakan dari pemerintah pusat, betapapun kebijakan itu acapkali mengundang tanya. Nyaris tidak ada ruang untuk menolak, ataupun sekedar melayangkan sejumlah pertanyaan tentang situasi dan kondisi yang sedang mereka alami.

Saya memahami sepenuhnya bahwa kekhawatiran tentang kondisi Papua yang semakin meresahkan, adalah kekhawatiran bersama. Namun sepatutnyalah kondisi tersebut dievaluasi dan diuji sejauhmana efektivitas dan efesiensi penerapannya di lapangan. Memang, aparatus pertahanan dan keamanan memiliki tugas dan kewenangannya. Namun masyarakat pun memiliki hak penuh untuk menuntut pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut. Lihat Lebih Sedikit. (REDAKSI)

Facebook Comments
0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *