Kewenangan Undang-undang No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus Papua Dipertanyakan

dengar pendapat BAKN DPR RI Dan Pemda Papua

DARI PERTEMUAN TERBATAS BAKN DPR RI DENGAN PEMPROV PAPUA
JAYAPURA,-(YOUTEFAPOST.COM),- Bertempat Di Sasana Karya Kantor Gubernur Papua kunjungan Kerja Dan Tatap Muka dan dengar Pendapat Tim BAKN DPR RI Bersama Kepala- Kepala Dinas Terkait dilingkungan Pemerintah provinsi Papua Rabu 15/01/2020 kemarin Dari Pantauan wartawan Youtefapost.com Kegiatan tersebut terkesan tertutup Bagi Wartawan Karena Pertemuan tersebut Membahas tentang Undang-undang Otonomi khusus No.21 Tahun 2001 Diprovinsi Papua.
Hal ini baru terungkap Bahwa selama Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang Perjalanan undang-undang tersebut berjalan Membuat Bingung Rakyat Papua karena ternyata hanya diatas Kertas saja sedangkan implementasi sesunggunya tidak berjalan dengan Baik, Dalam Sistem Pemerintahan Diprovinsi Papua Juga Menilai Hal yang sama tentang kebijakan yang dibuat dari Pusat Ibarat Lepas Kepala Tahan ekor.
Dalam kesempatan itu Saat Dengar pendapat yang di laksanakan oleh BAKN DPRI dengan Pemeprov Papua sangat Baik sekali dinilai positif.
Dalam Kesempatan itu Saat Diberikan Kesempatan Memberikan Masukan Kepala Biro Hukum Derek Higemur, SH. Memberikan Masukan tentang Kewenangan Dan Keberpihakan Undang-undang No.21 Tahun 2001.
Oleh Sebabnya Ia mempertanyakan Hal tersebut karena dinilai sangat rancuh dari yang di harapkan tentang undang-undang tersebut, Menurutnya yang Disampaikan kepada Nara Sumber yang dari Pusat BAKN DPR RI agar tolong diperhatikan kembali Pasal demi pasal dalam Undang-undang otsus papua tersebut agar berjalan kembali dari apa yang diharapkan sehingga tidak terkesan membuat bingung pihaknya dalam mengatur roda pmerintahan didaerah Termasuk Masyarakat asli Papua (OAP),”Himbunya.
Lanjut, “katanya, ada banyak hal yang menyimpang dari Undang-undang otonomi khusus yang tidak dilaksanakan dengan baik misalnya perda tentang kehutanan Di Papua Kepolisian Di Papua, Bendera dan lagu kewengan luar negeri, sebagian sudah berjalan namun yang penting-penting tentang papua Itu kelihatan tidak berjalan dengan Baik, Ujarnya
Higemur Menilai bahwa selama ini kayanya kekhususan Papua tidak berjalan dan dianggap berbeda pandang dengan pemerintahan pusat, berbicara tentang kekhususan hak-hak dasar orang asli Papua sehingga terkesan mau maju tetap macam tidak bisa ibarat berjalan di tempat,perdasus yang mau diatur yang mana, “tandasnya,
Lalu, ia juga menyinggung tentang kewenangan pemerintahan didaerah kebijakan dari pusat kayanya masa bodoh dengan undang-undang otonomi khusus Di Provinsi Papua yang sangat kentara lagi tentang partai politik lokal menurutnya Papua Juga Sama Dengan Aceh masa dipapua partai lokal di tiadakan sedangkan Aceh Ada yang sekarang ini yang berjalan hanya langsung-langsung tidak melalui partai lokal “Contohnya 14 Kursi” Itu diatur oleh kewenangan Gubernur lewat Daerah Wilayah adat masing-masing Di Provinsi Papua, “tandasnya.( yesaya/sonny)

Facebook Comments
0Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *