Menu Click to open Menus
TRENDING
Home » Politik » SERI HUKUM POLITIK DI PAPUA

SERI HUKUM POLITIK DI PAPUA

(120 Views) Februari 19, 2019 10:37 am | Published by | No comment

Oleh :

DR.RAFAEL KAPURA,S.IP,M.Si

 

Praktek Politik di tanah Papua dalam sorotan  mata-mata dari bangsa-bangsa di dunia, sehingga semakin lunak respon-respon politik lokal orang Papua pada Jakarta, maka semakin besar dukungan politik  internasionalnya. Dalam konteks politik lokal Papua demikian sangat berbahaya Setda Provinsi Papua ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan dua orang penyidik Komisi Pemnerantasan Korupsi (KPK), yang sangat  tidak profesional menjalankan tugas kelembagaannya. Urusan penyidik KPK, yang blunder menjalankan tugas sampai dipukuli konteks konflik  politik sedang mengintai untuk membunuh seseorang secara tidaklangsung dan wajar mendapatkan hukumnya sebagai konsekuensi pekerjaan. Berbagai pihak harus memahami konteks ini, karena Heri Dosenai adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan tertinggi  di Provinsi Papua. Dalam konteks, ketatanegaraan sangat tidak masuk akan Jendaral dalam urusan negara mau ditersangkakan demi koprak kecil yang tidak banyak berkontribusi bagi kepentingan politik lokal di  Papua. Ini urusan negara, bukan urusan korupsi semata. Seharusnya  masalah pemukulan, penyidik KPK penyelesaian masalahnya diselesaikan dalam hukum militer tertinggi, yang ada dibawah kekuasaan presiden. Dasar hukumnya  bahwa dalam undang-undang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah Provinsi Papua adalah perpanjangan jangan dari Pemerintah Pusat.  Logikanya kewenangan militeristik juga ada pada Gubernur, Wakil Gubernur dan Setda Provinsi Papua karena posisinya sebagai Jenderal Lapangan dalam Politik Lokal di Papua. Kalau, urusan korupsi KPK harus bekerja sangat hati-hati karena urusan politik di Papua sangat berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sekali lagi bahwa masalah pemukulan penyudik KPK diselesaikan dalam hukum kekuasaan negara seperti antara kepolisian, militer, presiden, para menteri dan pihak yang terlibat dalam masalah. Kegunaan. Kekuasaan negara pada politik lokal terlindungi dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua mempersiapkan Pemilihan Presiden-dewan perwakilan rakyat Pusat-daerah di Provinsi Papua terlaksana dalam nuansa kesatuan yang harmonis. Polda Metro Jaya. Dalam hukum sipil, boleh polisi melaksanakan tugas; penyelidikan, penyidikan dan penetapan orang dari saksi menjadi tersangka, kemudian dijatuhi hukuman penjara atau bebas dengan peryatatan, tetapi untuk kasus pemukulan penyidik KPK  konteks hukumnya sangat berbeda sehingga penetapan Heri Dosenai yang merupakan Setda Provinsi  Papua perlu dipikirkan solusi penyelesaian dalam konteks negara bukan dalam konteks antara sesama warganegara.  Kepemimpinan. Dalam kontek orang di wilayah Timur Indonesia, loyalitas etnis sangat teridiologis dan itu berkontribusi bagi penguatan kekuasaan lokal berali dari kuasaan negara sehingga dalam penyelesaian-penyelesaian hukum dalam kontek negara harus lebih diprioritaskan khusus untuk di Papua. Hukuman dalam konteks sipil, harus dikaji lebih mendalam karena kasus pemukulan sudah terjadi antara kelembagaan negara.Konklusi. Politik Lokal di Papua juga sangat berbeda secara heroik dan historis berintergrasi sehingga penyelesaian hukum dibutuhkan kekuasaan elit secara Musyawarah dan Mufakat, bila tidak mendapatkan legitimasi tertentu dari kekuasaan yang lebih tinggi dalam kekuasaan hukum negara di Indonesia.(***)

Facebook Comments
3Shares
This post was written by admin
About

nama : Simson winand Maurit Rumainum,Amd. IP Tempat dan Tanggal Lahir : Jayapura 28 Juni 1970 status : Lajang Pekerjaan : Jurnalis asli Papua Tamat : Universitas Cenderawasih Jayapura Papua,Fisip Uncen angkatan 2000

Categorised in:

No comment for SERI HUKUM POLITIK DI PAPUA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *