PT SMJP GUGAT POL PP PAPUA DAN POMDAM XVII CENDERWASIH

OK

SAAT KONFRENSI PERS BERSAMA WARTAWAN CETAK DAN ELELTRONIK

Kuasa Hukum PT Sumber Mas Jaya Papua (SMJP) Anthonius Diance SH. MH di dampingi rekan saat memberikan keterangan pers Sabtu, (10/11/2018) kemarin.

OK
SAAT KONFRENSI PERS BERSAMA WARTAWAN CETAK DAN ELELTRONIK

JAYAPURA Youtefapost,com,  PT Sumber Mas Jaya Papua (SMJP) menyayangkan tindakan yang dilakukan Plt Kasat Pol PP Provinsi Papua yang melakukan pemusnahan barang (minuman keras) tanpa dasar hukum yang jelas.

Kuasa Hukum PT SMJP Anthonius Diance kepada wartawan di Jayapura, Minggu mengatakan, tindakan yang dilakukan oleh Plt Satpol PP Papua adalah tindakan melawan hukum. Sebab, PT SMJP telah menang di pengadilan Negeri Kelas I-A Jayapura.

Anthonius menjelaskan, masalah ini bermula saaty Pomdan XVII Cenderawasih melakukan penggeledaan dan penyitaan atas barang PT SMJP, 21 Juni 2018, karena barang tersebut disita dan dikuasai hingga 9 Agustus tetap tidak mau dikembalikan tanpa ada prosedur hukum yang jelas, maka digugat dalam perkara Nomor 7/Pid/Pra/2018/PN.Jap dan telah diputus pada tanggal 21 September 2018.

Dalam amar putusannya, kata Anthonius, Pengadilan Negeri Jayapura menyatakan bahwa tindakan penggeledaan dan penyitaan atas barang milik pemohon yang dilakukan oleh termohon I adalah perbuatan melawan hukum dan tindakan sewenang-wenang bahkan melanggar hak asasi manusia.

Oleh karena itu, diperintahkan oleh Termohon I (Satpol PP Papua) dan Termohon II (Pomdam XVII Cenderawasih) segera mengembalikan barang-barang milik pemohon berupa satu unit truck jenis hino berisi Anggur merah sebanyak 600 karton dan minuman keras jenis Mensen Whisky sebanyak 600 karton.

“sudah sangat jelas perintah/putusan pengadilan, namun hal itu diabaikan oleh para termohon, bahkan dimusnahkan tanpa berita acara yang jelas,” tegasnya

Anthonius menambahkan, PT SJMP inikan juga milik orang Papua yang pingin maju dalam usahanya, dan barangnya juga bukan barang ilegal, karan semua perijinan terkait usahannya telah dipenuhi dan sah secara hukum.

“hargai juga hak asasi manusia, negara kita ini negara hukum, jangan karena maksudnya mau menegakkan hukum tapi justru melanggar hukum dan hak asasi manusia,” katanya.

Terkait dengan pembangkangan atas putusan pengadian itu, lanjutnya, tentu kami (PT. SJMP) akan melakukan gugatan kembali, karena sudah merupakan perbuatan melawan hukum dan itu dapat dimintai pertanggungjawaban dimuka hukum.

“karena sudah menimbulkan kerugian maka terhadap pihak-pihak yang terlibat didalamnya mulai saat penggeledahan dan penyitaan harus bertanggungjawab, mengganti kerugian yang ditimbulkan, jika tidak maka kita akan gugat secara perdata di pengadilan,” jelasnya. (geis)

Facebook Comments
11Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *