KOMPRENSI WALI GEREJA (KWI) BAHAS KONDISI HAM DITANAH PAPUA

OK

FOTO KETUA KOMNAS HAM PAPUA SAAT MEBERIKAN LAPORANNYA

BANDUNG, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dalam sidang tahunan 2018 yang berlangsung di Gedung Pusat Pastoral Bumi Silih Asih Bandung memberikan perhatian pada kondisi HAM Indonesia, khususnya di tanah Papua.
Komnas HAM diundang menyampaikan materi. Ahmad Taufan Damanik (Ketua Komnas HAM) yang memaparkan kebijakan strategis Komnas HAM dalam memperbaiki kondisi HAM di Indonesia serta komitmen pemerintahan resim Jokowi.
Terhadap predikat “rapor merah” yang diberikan Komnas HAM pada pemerintah Jokowi, lebih pada lambatnya negara  dalam menyelesaikan pelaggaran HAM yang berat yang telah disampaikan Komnas HAM  ke Kejagung.
Bahkan, telah mendapat dukungan politik Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan lembaga negara terkait beberapa  bulan yang lalu.
Sayangnya, komitmen penuntasan kasus  pelanggaran HAM yang berat di Papua  yakni Wamena dan Wasior, justru mendapat respon negatif dari Jaksa Agung.
Ketua Komnas HAM menyebutkan bahwa  selama beberapa tahun terakhir, lembaga kepolisian paling banyak diadukan ke Komnas HAM tapi justru kepolisian di bawah kepemimpin Kapolri Tito Karnavian justru sangat responsif atas semua rekomendasi Komnas HAM.
“Hal ini menunjukan Polri punya komitmen pada penegakan HAM,” ujar Taufan Damanik.
Sedangkan Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey  memaparkan data kekerasan bersenjata di Papua dalam tiga tahun terahir. Menurut Fritz, ada 64 kasus yang mengakibatkan 15 warga sipil meninggal, 4 diantaranya  anggota kelompok sipil bersenjata, 9 anggota polri dan 6 anggota TNI yang di tembak oleh sipil bersenjata.
Disampaikan pula situasi pemenuhan hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan  budaya, juga masih memprihatinkan di Papua dan menguatnya potensi isu intoleransi.
“Komitmen Gubernur Papua Lukas Enembe untuk menerbitkan peraturan gubernur sebagai payung hukum dalam memberikan perhatian pada korban dan keluarga korban Wasior dan Wamena, belum dituntaskan,” kata Fritz.
Sidang tahunan para uskup se-Indonesia memiliki peran penting untuk mendorong umat berpartisipasi dalam pemajuan HAM dan mendorong pemerintah melaksanakan tanggung jawab penyelesaian HAM di Indonesia.
KWI juga telah memberikan perhatian serius dalam penuntasan dan pemajuan HAM di Papua. Hal ini menjadi agenda gereja Katolik di lima wilayah keuskupan di tanah Papua. (Frits -Melki) Editor 🙁 sonny youtefapost.com)
Facebook Comments
6Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *