45 cabang Olahraga Pada PON XX, Papua Yang dipertandingkan Menuai Protes!!!

ok

Daud Ngabalin PLT Kadisorda Papua Saat Memberikan laporan Persiapan Papua Menjadi Tuan rumah PON XX 2020

ok
Daud Ngabalin PLT Kadisorda Papua Saat Memberikan laporan Persiapan Papua Menjadi Tuan rumah PON XX 2020 pada rapat koordinasi dan konsultasi nasional di Ballroom Jakarta(17/100

 Rabu (17/10) Jakarta.
Pengurangan Cabor Manuai Protes
Pengurangan 45 Cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2020 menuai protes dan kritik dari perwakilan KONI se-Indonesia saat berlangsungnya pemaparan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua yang diwakili langsung oleh Plt. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Papua Daud Ngabalin dalam Rapat Koordinasi dan Konsultasi Persiapan Penyelenggaraan PON XX Papua bertempat di Ballroom Hotel Sultan Jakarta, Rabu (17/10/2018) tadi malam.
Dalam rapat tersebut, protes dilakukan oleh perwakilan KONI Bangka Belitung yang memprotes dan menilai cabang olahraga (cabor) panjat tebing seharusnya dipertandingkan, sebab prestasi panjat tebing sudah mendunia.
“Cabor panjat tebing apa dasar nya dan aneh tidak dipertandingkan? Padahal panjat tebing punya prestasi malah tidak dipertandingkan di PON, bahkan cabor ini sudah merata di  Indonesia. Dan ini cabang yang tidak mahal, kita kan tujuannya prestasi kedepannya, sehingga diharapkan bisa kembali masukkan ke PON dan dipertimbangkan,” kata Ketua Umum KONI Bangka Belitung Elfandi, MA., Spd.,
Selain KONI Babel, protes lainnya datang dari KONI Jawa Timur yang diwakili langsung Ketua KONI Jatim Erlangga yang menyatakan KONI Pusat memahami konsekuesi sebuah cabor jika dikurangi atau tidak dipertandingkan, sebab menurutnya akan mematikan prestasi atlet bagi cabor yang dikurangi.
“Ini tidak sekedar cabor apapun dipertandingkan atau tidak di PON, tapi jika cabor dicoret itu bisa mematikan dan menentukan pembinaan cabor dan atlet itu sendiri bahkan diseluruh Indonesia, karena ini juga untuk kepentingan Pusatlda ditingkat daerah,” katanya.
Oleh karena itu, Ia mengusulkan untuk menambah provinsi lain bersama menjadi tuan rumah penyelenggaraan PON XX karena berpengaruh bagi pembinaan dan disorientasi prestasi yang akan habis dikemudian hari.
“Pengaruh besar pembinaan prestasi pembinaan generasi muda. Kami usul menambah provinsi lain saja jangan hanya Papua jadi tuan rumah. Kami rasa KONI Pusat tetapkan 50 cabor jalankan saja,” imbuhnya.
Disisi lain Perwakilan KONI Bengkulu mengapresiasi dan tetap optimistis PON di Papua akan sukses prestasi, penyelenggaraan, ekonomi kerakyatan dan sukses administrasi, hanya saja usulannya PON harus terintegrasi baik memutuskan klasifikasi cabor dan nomor ditiap cluster, sehingga PB/PP dan KONI seluruh Indonesia bisa mempersiapkan diri menuju pra kualifikasi PON.
“PON Papua tetap dipastikan akan dilaksanakan, hanya saja Papua dan KONI Papua bisa secepatnya putuskan cabor dan nomor pertandingkan, kalau bisa klasifikasi dan kouta bisa diketahui di awal tahun 2019,” harap Wakil Ketua Umum KONI Bengkulu Irwan Alwi.
Sementara itu perwakilan KONI Papua Barat Sulistiono mempertanyakan kepastian jadi atau tidaknya Provinsi Papua Barat masuk dan ikut menjadi tuan rumah bersama penyelenggaraan PON XX, dimana masih menunggu kepastian itu dari Gubernur Papua dikarenakan sudah menyurat secara resmi dan mengharapkan agar diadakan pertemuan antara Gubernur Papua dan Papua Barat.
“Kami dari Papua Barat sudah menyurat resmi untuk waktu penentuan kepastian ini kepada Gubernur Papua sejak dijabat Plt. Gubernur Soedarmo agar beberapa cabang olahraga ada yang dipertandingkan di Papua Barat, karena sebagian venue sudah dipersiapkan dan itu juga dibangun oleh APBD, DPR untuk perencanaan anggaran,”
Sementara itu Wakil Ketua Umum I KONI Pusat Suwarno yang menanggapi perwakilan Papua Barat mengungkapkan saat Provinsi Papua terpilih sebagai tuan rumah PON XX, dan itulah sesuai dalam PP Nomor 17 tahun 2017 serta Permenpora diatur bahwa tuan rumah PON hanya memperbolehkan satu daerah saja.
“Peraturan PON hanya menunjuk satu provini, sebelum ada perubahan dua provinsi untuk PON selanjutnya. Saya sarankan agar pemerintah Papua Barat harus menghadap presiden, sehingga dilakukan sidang kabinet perubahan karena harus sesuai mekanisme,” ujarnya.
Ditambahkan Plt. Kadisorda Papua Daud Ngabalin menjelaskan mengenai dengan pengurangan cabor bukan hanya berdasar pada anggaran tetapi juga beberapa pengurus cabor yang dikurangi tidak memiliki kepengurusan atau pun atlet di Papua.
“Panjat tebing dan Arum jeram sama-sama kita mau verifikasi, harus dipanggil berulang kali diabaikan dan kami tetap tidak pertandingkan itu,” ujarnya.
Sementara untuk kepastian pengurangan cabor PON XX Papua akan masih dibahas dalam lanjutan rapat KONI Pusat, hari kamis (18/10), belum lama ini Laporan : erik dishare oleh : Youtefapost.com.

Facebook Comments
8Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *