Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Terancam Batal !!!!

ok

saat Jumpa pers bersama wartawan media cetak dan online

 YOUTEFAPOST.COM

Jayapura, ( 26/04/2018) – Forum Bersatu Rekonsiliasi Jayawijaya (Foberja) mengancam akan melakukan boikot terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di Kabupaten Jayawijaya, apabila Komisi Pemilihan Umun (KPU) tetap bertahan dengan status Memenuhi Syarat (MS) maju dalam Pilkada Jayawijaya, terhadap Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup), an. John Ricard Banua dan Marthin Yogobi.

Hal tersebut dikatakan Ketua Foberja, Yeke Melkias Gombo, dalam jumpa persnya kepada wartawan di Kantor Gubernur Dok II, Kota Jayapura, Kamis (26/4/2018).

Lanjut dikatakannya, menurut mereka pasangan Cabup dan Cawabup tersebut seharusnya Tidak Memenuhi Syarat (TMS), namun KPU dan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, memaksakan untuk meloloskan pasangan tersebut.

Pihaknya mengklaim bahwa ada 16 poin yang menjadi alasan mereka menyatakan bahwa pasangan tersebut seharusnya, TMS.

“Antara lain yakni Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dinyatakan masuk dalam persyaratan calon karena terlambat dimasukan, mereka masukan pada tanggal 23/1/2018, sementara batas akhir yang ditentukan oleh KPK yakni pada 20/1/2018,” katanya.

Poin berikut kata dia yakni, Ijasah SMA paket C dan S-1 Yapan Surabaya, an, Jhon Ricard Banua dan Ijazah SMA an. Marthin Yokobi tidak dilegalisir, serta Ijazah SD dan SMP milik pasangan calon ini juga tidak disertakan dalam berkas pencalonan.

“Poin yang ketiga yakni persyaratan calon Model B-KWK, B2-KWK, B3-KWK dan B4-KWK diketrahui cacat hukum karena inkonsistensi waktu legalisasi dokumen pencalonan, dimana surat mandat maupun SK perubahan dari Partai Demokrat, PDIP, PAN dan Hanura keluar diatas tanggal 5 Januari 2018, sedangkan pejabat partai yang ditunjuk telah melaksanakan tugas sebelum Surat Mandat/SK tugas diterbitkan yaitu menandatangani semua dokumen persyaratan calon pada tanggal 3/1/2018,” katanya.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua Foberja mengatakan, bahwa pihaknya bersama anggota pengurus Foberja yang mewakili rakyat di Wamena, ingin pasangan tersebut dinyatakan TMS oleh KPU berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Foberja.

“Kalau mereka tetap dinyatakan maju sebagai, calon tunggal kami inggin dua pasangan lainnya yang dinyatakan TMS oleh KPU dan Panwaslu Kabupaten Jayawijaya harus ikut dalam Pilkada,” harapnya.

Pihaknya merasa bahwa KPU dan Bawaslu Jayawijaya merupakan tim sukses dari pasangan, John Ricard Banua dan Marthin Yogobi. “Jelas-jelas mereka TMS kenapa mesti dipaksakan lolos, ini berarti mereka (KPU dan Bawaslu-red) membuat masalah, yang tentunya akan membuat gejolak di Kabupaten Jayawijaya,” katanya.

Ditempat yang sama, Anggota Foberja, Hantor Matuan, mengatakan, bahwa calon tunggal bupati dan wakil bupati Jayawijaya tersebut bukan merupakan penduduk asli Jayawijaya. “Mereka inikan pengusaha, yang mencari proyek di Jayawijaya, setelah dapat uang banyak lalu mereka ingin menjadi pejabat publik dengan cara-cara yang tidak sesuai aturan,” katanya.

Menurut Hantor Matuan, Kabupaten Jayawijaya merupakan jantung Papua dan barometer di wilayah Pegunungan Tengah, pihaknya melihat bahwa saat ini masalah politik dibeberapa daerah pegunungan selalu ada masalah atau konflik yang terajdi, seperti di Pegunungan Bintang dan Mamberamo Tengah.

“Kami masyarakat Jayawijaya sudah sekolah, Jayawijaya ini Induk atau mama yang melahirkan delapan kabupaten di pegunungan tengah, kami tidak ingin konflik-konflik seperti itu terjadi di Jayawijaya, dan mengorbankan rakyat,” tegasnya.

Lanjut dia, jika bicara demokrasi berarti demokrasi itu untuk rakyat, bicara politik juga berarti politik untuk rakyat semua, tapi yang terjadi saat ini di Jayawijaya proses politik dan demokrasi hanya untuk satu orang, yaitu pasangan John Ricard Banua dan Marthin Yogobi.

“Lalu kami masayarakat Jayawijaya ini sebagai apa dalam proses politik dan demokrasi ini, oleh karena itu segala upaya telah kami lakukan hingga ke Jakarta, diantaranya KPU dan Bawaslu Pusat dan semua pihak yang ada kaitannya dengan proses Pilkada ini kami sudah masuk bahkan sampai ke presiden dan hasilnya kami disuruh kembali ke Papua untuk berkoordinasi dengan pihak terkait di Papua,” katanya.

Lanjut dia, Foberja telah melakukan koordinasi dengan KPU dan Provinsi Papua, dan dalam waktu dekat akan juga berkoordinasi dengan Gubernur Papua, Kapolda dan Pangdam.

“Jika tidak ada titik terang tentang aspirasi kami ini, dan tetap dipaksakan, maka kami pulang dan melakukan boikot, berarti nanti Jayawijaya tidak akan ada Pilkada dan kami tegas dan juga ini solusi terakhir, karena semua bukti kami sudah punya. Jangan kami yang tunduk pada, John Richard Banua justru dia yang harus tunduk kepada kami masyarakat Jayawijaya karena hanya dengan kepentingan satu orang,  baru tempat kami ini dimana, ini tanah leluhur kami,” katanya.

Hantor Matuan dengan tegas mengatakan bahwa KPU Jayawijaya telah melakukan penipuan kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Papua, KPU dan Bawaslu Pusat, karena dokumen yang mereka lampirkan itu tidak benar tapi mereka lakukan bahwa berkas mereka Memenuhi Syarat (MS) semua.

“Mereka jadikan semua dokumen itu MS semua, padahal sebenarnya dokumen mereka tidak lengkap, karena kami sudah membuka situs resmi KPU pusat dan semua informasi itu terbuka, sampai disidang di DKPP anggota KPU dan Panwaslu satupun tidak ada yang berani bicara didalam persidangan itu,” katanya.

“Sangat disayangkan kalau DKPP memeberikan sanksi tertulis kepada KPU dan Panwaslu Jayawijaya, seharusnya itu sanksinya pemberhentian tetap, dan putusan DKPP ini akan membuat Jayawijaya terjadi konflik, karena masalah dilapangan itu jelas tapi kenapa hanya sanksi tertulis yang diberikan, ini ada apa?,” katanya lagi.

Pihaknya dengan tegas mengatakan, bahwa hukum memang bisa dibeli, tapi jangan korbankan rakyat, oleh sebab itu Foberja terus akan berjuang, dan rakyat Jayawijaya sedang menantikan hasil perjuangan Foberja. “Apapun hasilnya akan kita sampaikan secara terbuka kepada rakyat,” katanya lagi. Forum Bersatu  Rekonsiliasi Jayawijaya Sudah (FOBERJA) Papua sudah mengadakan negosiasi secara profesional apabila Pihak pemerintah pusat dan provinsi Papua tidak menghindakanya maka pemilihan calon Bupati dan Wakil terancam batal!….. (Sim)

Caption: Forum Bersatu Rekonsiliasi Jayawijaya (Foberja) saat melakukan jumpa pers dengan awak media di Jayapura, Kamis (26/4/2018) – (Editor : Tim Foberja)

Facebook Comments
4Shares

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *